Batam Terkini :

Ternyata Grha Pena Sudah Berusia Delapan Tahun

HUT-Graha-Pena

BATAM HARI INI - Hari ini, Kamis (29/8/2013) manajemen Gedung Grha Pena mengadakan halal bi halal sekaligus memperingati hari jadi ke 8 di Garden Cafe, Grha Pena.  Acara tersebut dihadiri Chairman Riau Pos Group Rida K Liamsi  serta para penyewa Grha Pena, pimpinan, serta Karyawan Batam Pos Grup. Acara ini sekaligus dengan acara halal bi halal.
Dalam sambutannya Rida K Liamsi, mengisahkan suka duka membangun gedung Grha Pena Batam. Tanah sudah ada tetapi pengerjaan belum dimulai.
“Untungnya saya jumpa dengan Pak Ismeth (Abdullah, saat itu ketua Otorita Batam, red) di pesawat dalam perjalanan Jakarta-Batam. Pak Ismeth bertanya ,’kapan itu gedung mau dibangun’,” kisah Rida.
Para penyewa ruang di gedung Grha Pena pun senang berada di gedung perkantoran ini. tentu ada harapan dari mereka. Aman, nyaman,  bersih, dan wangi itulah keinginan mereka.
Peringatan ulangtahun ini dilakukan secara sederhana dengan ditandai tiup lilin oleh Rida K Liamsi. (bp/hgt)

Inilah Jadwal Rumah Hantu di Camp Hospital Kepri Mall Batam


Pengunjung yang akan masuk ke wahana tersebut harus membeli tiket masuk seharga
  •     Rp 25 ribu untuk hari biasa (Senin-Jumat) dan
  •     Rp 30 ribu di akhir pekan (Jumat-Sabtu dan hari libur).
Sesuai jadwal, wahana Camp Hospital akan buka setiap hari
  •     Senin-Kamis mulai pukul 13.00-22.00 WIB,
  •     Jumat 14.00-22.00 dan
  •     Sabtu-Minggu pukul 11.00-23.00 WIB.

Rumah Hantu, Siap Hantui Batam

Rumah-Hantu-2-Wijaya-Satria


Pintu bangunan rumah sakit tua itu terbuka perlahan. Kemudian muncul sosok wanita berambut panjang yang duduk di kursi roda dengan tampilan yang menyeramkan.
Wajah pucatnya berdarah, matanya membelalak, perutnya buncit layaknya wanita hamil. Selang sekian detik, sekongnyong-konyong tubuh lain muncul di belakangnya. Kali ini, sosok yang terlihat tak kalah menakutkan. Wanita berbaju putih kusut dan bertopi layaknya suster atau perawat di rumah sakit itu separuh wajahnya berdarah-darah, bahkan satu mata kirinya diperban lengkap dengan darah dimana-mana. Sempoyongan, suster itu mendorong kursi roda yang diduduki si wanita pucat yang tengah hamil keluar pintu rumah sakit.
Disusul berikutnya, sosok-sosok aneh dan menyeramkan terus keluar dari pintu bercat putih tersebut. Seketika, terdengar jeritan dan teriakan dari sekumpulan orang yang menyaksikan kemunculan sosok-sosok menyeramkan tersebut.
Itulah gambaran parade para hantu yang akan terus bergentayangan di rumah sakit kuno dan angker di Kepri Mall. Parade hantu-hantu yang lazimnya hanya ditemukan di rumah sakit ini juga sekaligus menandai pembukaan wahana misteri uji nyali The Camp Horror Hospital persembahan Kepri Mall dan Rumah Hantu Indonesia (RHI) di Atrium Kepri Mall, mulai Kamis (29/8).
Wahana terbaru itu bakal menyajikan atmosfir horor yang lebih mencekam dan menghebohkan ketimbang yang pernah ada sebelumnya. Aneka rupa hantu rumah sakit seperti suster ngesot, pasien pucat berbaju putih lusuh, atau dokter sinting yang siap mencabik-cabik pasiennya dengan pisau bedah akan ditemui pengunjung yang masuk ke rumah sakit angker tersebut.
Rumah-Hantuf-Wijaya-Satria

“Beranikah Anda masuk ke rumah sakit kuno yang dipenuhi hantu gentayangan ini?” tantang Arie Sagianto, Penanggungjawab Umum dan Produksi RHI, lengkap dengan gaya kaku dan tatapan mendelik ala hantu.
Pihak RHI menjanjikan untuk menghadirkan suatu sajian hiburan uji nyali yang menggetarkan dan membuat bulu kuduk merinding. Selain tatanan dekorasi yang makin menyeramkan dengan jumlah bilik kengerian sebanyak 14 ruangan, semua pemeran hantu juga telah diplot untuk membuat pengunjung lebih kencang menjerit.
“Tapi kami pastikan, para hantu tidak akan melakukan kontak fisik karena itu adalah aturan main kita. Kalau ada yang merasa dipegang dan lain sebagainya, itu sebenarnya karena sensisitivitas pengunjung yang meningkat saat ketakutan atau malah tersenggol temannya sendiri yang saling dorong,” katanya.
Pihak penyelenggara mengimbau agar para pengunjung juga memperhatikan aturan keselamatan yang dianjurkan. Misalnya bagi yang memiliki penyakit seperti jantung, asma, epilepsi atau pernah mengalami cedera disarankan tidak masuk ke dalamnya. Meski begitu, pihak penyelenggara telah mengantisipasi jika nantinya ada kejadian yang tak diinginkan.
Joanne, Manager Promosi Kepri Mall mengatakan pihaknya telah menyediakan tenaga medis dan ambulan jika memang diperlukan. Atas alasan keselamatan dan keamanan pengunjung pula pihak penyelenggara menggandeng jasa raharja.
“Jadi pengunjung yang beli tiket dan masuk itu sudah ada asuransinya,” katanya.
Menurut Joanne, pihaknya juga terus berupaya agar wahana hiburan Camp Horror Hospital ini makin menarik dan diminati banyak kalangan. Paling tidak, target 50 ribu pengunjung bisa didapatkan selama periode operasional hiburan horor langsung (live horror show) tersebut hingga pertengahan Oktober mendatang.
“Semoga ini bisa lebih menghebohkan dan menghibur pengunjung,” pungkasnya. (bp/rna)

DPRD Batam Minta Aparat Usut Pencurian Listrik di Batam

BATAM HARI INI – Anggota Komisi I DPRD Batam bidang hukum dan pemerintahan Helmy Hemilton meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh dugaan kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Karena menurut Helmy, apapun modus yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dalam masalah tersebut adalah pelanggaran hukum.
Helmy-Hemilton23
Helmy Hemilton, SH.MH
“Kami minta kasus pencurian listrik yang ditemukan pihak PLN Batam diusut tuntas. Jangan tebang pilih. Semua orang sama di depan hukum,” ujar Helmy kepada Batam Pos, petang kemarin (29/8).
Helmi minta PLN tidak panik dan terus mengungkap pihak mana saja yang diduga mencuri listrik. “PLN harus maju terus. Ngapain takut. Asalkan tindakan yang dilakukan sesuai prosedur aturan yang ada,” ujarnya.
Menurut Helmy, pencurian listrik juga berimbas pada gangguan pasokan ke masyarakat. Bahkan lanjut dia, masyarakat sangat dirugikan jika listrik dicuri yang mengakibatkan terjadinya beban puncak pada waktu-waktu tertentu.
Terkait adanya dugaan kasus pencurian listrik di salah satu tempat hiburan malam yang diungkap pihak PLN, politisi kelahiran Ambon ini juga minta polisi untuk profesional dan proporsional mengusutnya.
Apalagi pada perkembangannya kasus tersebut berbalik menjadi dugaan pencemaran nama baik. Jika tidak proporsional, bisa jadi pihak lain akan melakukan perbuatan serupa yakni mencuri listrik untuk kepentingan mereka.
PLN Bisa Buktikan
Sementara itu, polisi terus menggesa pemeriksaan saksi Hasanuddin Manajer Operasional Senior PLN Batam yang dilaporkan humas tempat hiburan malam terkait pencemaran nama baik. Setelah saksi dari Haluan Kepri dan Batam Pos, penyidik Unit VI Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) memeriksa Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Batam, Richard Nainggolan, Kamis (29/8).
Pria yang disapa Opung ini diperiksa selama satu jam dari pukul 09.00 -10.00 WIB. Menurutnya, pemberitaan terkait pencurian salah satu hiburan malam sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. “Wartawan diundang dalam sidak itu,” katanya.
Wartawan dari berbagai media hadir dan mendokumentasikan sidak di salah satu tempat hiburan malam itu. Kemudian PLN menjelaskan tujuan serta hasil dari sidak itu. Serta memberitahukan adanya dugaan pencurian. “Hal ini menjadi informasi terbuka, wartawan mendengar dan menulis kejadian itu,”ungkap Richard.
Pencurian atau tidak, PLN yang mengetahui persis, karena media hanya mengutip pernyataan yang diperoleh di lapangan sesuai ucapan hasil temuan PLN. “Pencemaran nama baik tidak akan terjadi jika PLN bisa membuktikan pencurian itu,” katanya. (bp/spt/hgt)

Akhirnya Polisi Bekuk Tiga Pelaku Pencuri Rumah Mewah

BATAM HARI INI– Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Barelang membekuk tiga pelaku pencurian rumah mewah di Jalan Kelapa Hijau, Kavling 305 Nomor 06, Perumahan Sukajadi, Batam. Ketiganya disergap di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/8) malam lalu.
garispolisi
Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, salah satu dari pelaku dikabarkan ditembak mati karena berusaha kabur dan melawan petugas. Namun, hingga saat ini belum diketahui identitas ketiga pelaku yang diterbangkan ke Batam, kemarin malam.

Penemuan ketiga pelaku setelah polisi mendapat petunjuk yang mengarah ke mereka. Satreskrim Polresta Barelang lalu mengejar pelaku yang diketahui bersembunyi di Palembang. Sebelumnya, ketiganya melarikan diri setelah berhasil mencuri di Batam. Dua orang pelaku berhasil diringkus, satu pelaku ditembak.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Ponco Indrio membenarkan penangkapan itu. Namun perwira berpangkat melati satu ini, enggan berkomentar banyak tentang proses penangkapan tersebut. ”Nanti akan kami ekspose sesampainya di Batam,” kata Ponco ketika di hubungi, kemarin.
Dalam penangkapan tersebut, Ponco membantah adanya pelaku yang ditembak mati petugas. Tapi, pihaknya akan menjelaskan lebih detail saat ekpose. ”Siapa bilang ada pelaku yang tewas. Mereka (pelaku, red) sudah kami amankan,” tegasnya.
Para pelaku itu diduga telah mencuri di rumah mewah milik Tessa di Perumahan Sukajadi, Jalan Kelapa Hijau, Kavling 305 Nomor 06 setelah ditinggal kosong pada Jumat sore (23/8). Kawanan maling berhasil membawa safety deposit box berisi uang 30 ribu dolar Singapura serta perhiasan senilai total Rp1 miliar lebih.
Pelaku yang diduga lebih dari satu orang itu, diperkirakan masuk melalui lubang tong sampah di depan rumah korban.
Setelah masuk pekarangan rumah, pelaku mencongkel pintu jendela samping rumah dan merusak teralis besi. (BP/hgt)

Mengenal Sosok Erwin Aswito "Juri Batam Pos Entrepreneur Award (BPEA)

BATAM HARI INI - Erwin Aswito, salah satu juri Batam Pos Entrepreneur Award (BPEA) ke-2, pernah sukses dan gagal di bisnis kayu. Bangkrut tak membuatnya patah semangat. Ia bangkit, dan kini jadi pengusaha sukses di banyak bidang.
Erwin Aswito atau akrab disapa Erwin, lahir di Dabosingkep, Lingga 19 November 1973 silam. Berlatar belakang dari keluarga pedagang, Erwin mulai menekuni bisnis orang tuanya itu dari umur belasan tahun.
Erwin-Aswito-Juri-BPEA
Sebagai anak sulung dari empat bersaudara, usai menyelesaikan SMP di Dabosingkep, ia berhenti sekolah dan merantau ke Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, dia bekerja apa saja. Mulai dari sales, penagih, hingga kontraktor. Setahun di Bandung, Erwin pindah ke Jakarta.

Di Jakarta, Erwin berkenalan dengan salah seorang pengusaha kayu. Erwin yang mengaku termotivasi untuk berbinsis kayu, mulai mendapat kepercayaan sang pengusaha tersebut. Hampir setahun bekerja dengannya, akhirnya Erwin menjadi kepercayaan bosnya itu. “Modal awal saya hanya kepercayaan,” ungkap pria berbadan subur ini.
Hampir satu setengah tahun bekerja dengan pengusaha kayu, akhirnya Erwin mencoba usaha dengan modal sendiri. “Awalnya saya pakai modal sendiri, yang saya kumpulkan selama bekerja,” kata Erwin
Namun, bisnis kayu tak seperti yang dibayangkannya. Modal awal Erwin habis untuk membeli bahan baku kayu. Namun, lantaran bisnisnya kekurangan modal, dia menemui bos lamanya dengan niat meminta bantuan. Karena hubungan yang baik, Erwin dibantu mantan bosnya itu. Bantuan bukan dalam bentuk uang, tapi dipinjami kayu untuk dijual.
“Saya tidak pernah meminta uang, namun saya selalu meminta jalan apabila terkendala masalah. Waktu itu saya dikasih jalan dengan bentuk pinjaman kayu, dimana saya boleh membayarnya sekali dalam dua bulan,” terang Erwin.
Dengan ketekunan dan bantuan tersebut Erwin pun berhasil. Di tahun 2007, omzet penjualannya sudah mencapai miliaran rupiah. “Yang terpenting adalah yang tiga tadi jujur, komitmen dan berani mencoba,” kata pria berambut pendek tersebut.
Namun itu hanya bertahan dua tahun. Krisis ekonomi tahun 2007-2008 berdampak kepada bisnisnya. Usaha Erwin bangkrut. “Krisis tersebut berimbas kepada bisnis kayu dan kontraktor saya. Saya mengalami kebangkrutan dan kembali ke Batam,” kata Erwin.
Musibah yang dihadapi Erwin di Jakarta tidak mematahkan semangatnya.
Di Batam dia mulai menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang telah didapatnya. Berawal dari pinjaman modal keluarga, Erwin merintis bisnis percetakannya.
Seiring berjalannya waktu, bisnis Erwin mulai berkembang. “Saya pernah menang tender mengerjakan proyek di Pemko Batam, dari sanalah saya mulai mendapatkan modal usaha dan mengembangkan bisnis,” katanya.
Selain itu, dia mulai membuka bisnis travel, distributor semen, percetakan hingga bisnis-bisnis besar lainnya. Keberhasilan ini, kata Erwin tak luput dari kejujuran dan keberanian.
“Namun dari keberhasilan itu, tak terlepas juga dari kegagalan-kegagalan. Bisnis itu intinya ada dua berhasil atau gagal. Semua tergantung kita mau pilih mana,” kata Erwin. (RENGGA -Batam Kota)

Kebutuhan Hidup Layak Batam Capai Rp.2.108.500.-

BATAM HARI INI - Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam, Zarefriadi menyebutkan, angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Batam pada bulan Agustus ini berdasarkan survei dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari tiga unsur yakni serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah, sebesar Rp2.108.500.
Angka tersebut belum final, akan selalu berubah lagi pada survei yang akan dilakukan tiap bulan sekali. Zarefriadi mengatakan, angak KHL yang didapat di bulan Agustus mengacu pada aturan seperti tahun sebelumnya. Yakni mengacu pada 60 item produk berikut harga produknya.
“KHL itu tak mutlak untuk menentukan angka besaran UMK Batam pada tahun depan. Masih ada beberapa pertimbangan lainnya,” terang Zarefriadi.
Sementara ketua SPSI Batam, Syaiful Badri mengatakan, survei KHL bulan ini, yang menghasilkan angka Rp2.108.500 sangat jauh dari layak bagi pekerja di Batam. Alasannya, regulasi survei yang dilakukan masih menggunakan patokan regulasi yang lama atau tahun lalu.
“Kalau untuk menentukan KHL yang memang dikatakan layak, harus dirubah regulasinya. Seperti apa? Yang sebelumnya survei KHL mematok 60 item produk dan harganya, tahun ini harus dirubah bukan 60 lagi tapi lebih dari itu, misalnya 86 item seperti yang pernah kami ajukan tahun lalu, meski tak disetujui,” terang Syaiful.
Kalaupun masih menggunakan regulasi lama, Syaiful mengatakan, hasil KHL angkanya tetap itu-itu saja. Otomatis tak akan bisa mendongkrak yang namanya nilai UMK tahun depan.
“Saya yakin kalau regulasinya dirubah dalam melakukan survei KHL, bukan 60 item tapi 86, maka angka KHL yang didapat pasti akan masuk logika. Saya rasa UMK tahun depan itu minimal diatas 2,5 juta sampai Rp3 juta pun tak akan memberatkan pengusaha,” terang Syaiful.
Sementara Zarefriadi mengatakan, survei KHL yang dilakukan tiap bulan itu sudah berdasarkan aturan yang ada. “Aturan itu tak boleh dirubah seenaknya. Dalam aturan kan untuk menentukan KHL harus menggunakan cara survei harga yang mengacu pada 60 item,” tegas Zaref panggilan akrabnya. (gas)

Peternak Lele se-Batam Kepung Rumah Pengimpor Lele Malaysia

BATAM HARI INI - Ratusan peternak lele lokal se-Batam kepung rumah megah di kawasan Telagapunggur RT 01 RW 01 Kabil Batam, yang diduga milik importir lele asal Malaysia, Asun, Kamis (29/8) malam sekitar pukul 22.00 WIB.
Rombongan yang kesemuanya adalah peternak lele, datang menggunakan beberapa lori serta ada juga menggunakan motor menuju rumah yang diduga milik Asun.
Kedatangan ratusan peternak lele tersebut ingin menanyakan secara langsung ke Asun mengenai membanjirnya lele impor asal Malaysia yang membuat harga lele lokal hancur atau turun drastis.
Tak itu saja, biasanya saat panen, lele yang ada di kolam tak pernah tersisa, kali ini pemasarannya untuk di Batam sendiri kesulitan atau kalah saing dengan lele impor asal Malaysia.
Di pasar, harga lele lokal saat ini per kilogram hanya Rp15 ribu. Ternyata dari pengimpor, menjual lele asal Malaysia per kilogram lebih rendah, hingga selisih Rp2 ribu dibandingkan lele lokal.
Sehingga lele lokal terpinggirkan. Sedangkan lele asal Malaysia laku keras karena permainan atau menjatuhkan harga.
“Ini sudah tidak benar. Sudah lama Pemko Batam melarang pengusaha mengimpor lele dari luar seperti Malaysia. Sebab, untuk mencukupi kebutuhan lele di Batam, saat ini sudah bisa dicukupi dari peternak lokal,” ujar salah satu koordinator peternak lele, Feri.
Aksi ‘kepung’ ratusan massa peternak lele tak membuahkan hasil. Pasalnya orang yang disebut-sebut bernama Asun, pengimpor utama lele asal Malaysia, tak berada ditempat. Sementara keluarganya tak berani keluar membuka pintu.
Akhirnya ratusan peternak lele, mencoba menunggu di depan rumah Asun hingga hampir 1 jam. Tak lama Kapolsek Nongsa, Kompol Ary Baroto didampingi Kabag Ops Polresta Barelang, Kompol Irawan Banuaji turun ke lokasi menemui perwakilan ratusan peternak lele lokal.
“Kalau mau aksi itu harus izin. Bukan main datang apalagi tanpa pemberitahuan,” ujar Ary Baroto kepada ratusan peternak lele yang mengempung rumah Asun.
Setelah terjadi pembicaraan antara Kapolsek dengan perwakilan peternak lele lokal, ratusan peternak lele, meninggalkan rumah Asun dan diarahkan ke Mapolsek Nongsa.
Beberapa perwakilan peternak lele melakukan perundingan bersama Kapolsek Nongsa. Selesai berunding sekitar setengah jam, disepakati, Jumat (30/8) siang ini, Asun akan dipanggil langsung oleh Kapolsek Nongsa dan dipertemukan dengan perwakilan peternak lele untuk membicarakan masalah impor lele asal Malaysia yang akan dilakukan di DPRD.
“Sudah, semua sudah sepakat. Besok siang (Juam, red) Asun akan dipanggil ke DPRD dan berunding di sana yang akan difasilitasi oleh Ruslan Kasbulatof,” ujar Feri dan satu perwakilan peternak lele lokal lainnya, Edi.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, juga didampingi dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia yang diwakili Isparmanto. (BP/gas)

Kepala Sekolah SDN 006 Mangsang Dituding Lakukan Pungli

SD Negeri 006 Mangsang.
BATAM HARI INI - Sejumlah wali murid SD Negeri 006 Mangsang, Tanjung Piayu mengeluh. Keluhan ini bersumber dari pungutan sejumlah uang yang dilakukan oleh kepala sekolah SD tersebut, Raja Asriani.

Menurut Edo, wali murid tersebut, sejumlah uang tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan kantor kepala sekolah. Pungutan dipatok sebesar Rp500 ribu.

"Bukankah masalah pembangunan di sekolah seharusnya anggaran pemerintah?, Bukan memberatkan wali murid, dan saat wali murid dimintai uang pembangunan kantor juga tidak ada kuitansinya," keluhnya, Kamis (29/8/2013).

Dia juga menambahkan, sejak sekolah tersebut dikepalai oleh Raja Asriani, pendidikan di sekolah tersebut justru makin merosot. "Makanya tahun ini sekolahan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya nilainya, sebelum dipegang Raja, SDN 006 selalu meraih nilai tertinggi di Sei Beduk," katanya.

Sementara, Raja Asriani saat dikonfirmasi terkait permasalahan ini mengatakan, permasalahan sumbangan sebanyak Rp500 ribu per siswa itu merupakan sukarela, tanpa ada paksaan dan banyak juga wali murid yang tidak keberatan.

"Karena ada beberapa anak yang umurnya belum cukup dan saat anak murid tersebut masuk sekolah belakangan memberikan makanya memberikan sumbangsih itu," katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin saat dikonfirmasi terkait permasalahan pungutan liar dan penjualan buku paket, menyatakan belum mendengar permasalahan ini dan baru mengetahuinya.

"Saya akan cek ke lapangan, untuk memastikannya," ujarnya

Editor: Dodo/batamtoday

Kuota Haji di Kepri Tak Pengaruhi Jumlah Jemaah di Batam

BATAM HARI INI - Adanya pembatasan kuota keberangkatan jemaah calon haji (JCH) asal Kepri pada tahun ini tidak mempengaruhi jumlah JCH  yang akan berangkat melalui Kepri. Hal tersebut dikarenakan jumlah calon haji yang akan berangkat ke tanah suci lebih sedikit dari jumlah kouta yang diberikan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, Handarlin Umar menyampaikan, pada tahun sebelumnyaKepri mendapat kuota sebesar 992 jemaah untuk setiap tahunnya, namun untuk tahun ini ada pengurangan.

"Untuk tahun ini berkurang menjadi 788 jemaah. Sementara yang berangkat hanya 778 orang saja karena ada yang meninggal dunia dan mengundurkan diri dengan alasan sakit," ujarnya.

Pengurangan kuota sebanyak 20 persen, tambahnya, sesuai dengan surat dari Dirjen Kementrian Agama No 433 ditetapkan kloter keberangkatan Embarkasi Batam juga berkurang menjadi 18 kloter, dari sebelumnya 23 kloter.

Dari jumlah calon jamaah haji sebanyak 788 orang, terdiri dari 282 orang jamaah asal Batam, Tanjungpinang sebanyak 207 orang, Tanjung Balai Karimun sebanyak 103 orang, Natuna 42 orang, Anambas sebanyak 12 orang, Lingga 55 orang, dan Bintan 77 orang.

Handarlin menjelaskan, untuk keberangkatan haji pada kloter pertama akan diisi oleh jemaah asal Kepri dengan jumlah 450 jemaah yang mana terdiri dari jemaah dari Batam, Natuna,Anambas, Lingga dan Bintan.

Rencananya, jemaah haji ini akan masuk ke asrama haji sehari sebelum jadwal keberangkatan atau pada tanggal 9 September 2013 mendatang. Sedangkan jemaah haji berikutnya, akan diberangkatkan pada kloter ketujuh yang terdiri dari 103 jemaah asal Tanjung Balai Karimun dan 207 jemaah asal Tanjung Pinang serta 33 jemaah asal Batam dengan total 333 jemaah haji.

"Untuk memenuhi kapasitas seat pada setiap penberbangan sebanyak 450 seat, maka sisanya akan diisi dengan jemaah haji asal Riau," kata dia.

Jadwal keberangkatan jemaah haji Embarkasi Batam dijadwalkan sejak tanggal 10 September hingga 26 September 2013 mendatang. Bila kloter pertama akan memberangkatkan jemaah haji asal Kepri, maka pada kloter kedua hingga kelima dijadwalkan akan memberangkatkan jemaah haji asal provinsi Jambi,

"Kalau kloter keenam hingga ketigabelas, untuk pemberangkatan jemaah haji asal Riau, dan sisanya jemaah haji asal Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya.

Berkurangnya kouta haji asal Kepri, dikarenakan adanya pembatasan kuota penerbangan haji dunia yang disebabkan pelaksanaan renovasi Masjidil Haram, Mekkah.

Editor: Dodo/Batamtoday

Pedagang Di Pasar Sagulung Batam Tolak Juru Parkir


BATAM HARI INI - Pedagang Pasar Sagulung tetap menolak keberadaan juru parkir (jukir) di pasar itu. Sebab, para jukir kerap membuat suasana menjadi tidak nyaman. Dampak yang dirasakan pedagang dari kehadiran jukir tersebut adalah pengunjung semakin sepi. 
Untuk meredam gejolak tersebut,  Komisi I DPRD Kota Batam, yang dipimpin Eddy C Lummawie pernah mengelar rapat beberapa kali dengan pedagang, jukir dan pengelola Pasar Sagulung. Namun rapat yang digelar tersebut tak membuahkan hasil yang maksimal setiap rapat selalu berujung deadlock. 

Ucok, pedagang Pasar Sagulung mengatakan, para pedagang dan pengelola pasar sudah sepakat membayar retribusi parkir kepada Pemerintah Kota Batam. Namun  dengan satu syarat juru parkir yang selama ini berkeliaran di sekitar pasar ditiadakan. 

Ia juga menekankan keberadaan jukir tersebut membuat pasar semakin sepi. Para pengunjung takut datang ke pasar karena setibanya di pasar mereka merasa dikejar-kejar para jukir yang meminta uang parkir. 

“ Sudah tahu pasar sepi, masih juga jukir mengejar pengunjung menagih uang parkir. Karena itu, perlu ditegaskan kalau jukir itu ditiadakan. Kami siap membayar retribusi setiap bulannya ke Pemko Batam, tapi harus sesuai dengan fakta di Pasar Sagulung ini,” katanya.

Chandra, tokoh masyarakat Sagulung mengatakan, sejak masalah perparkiran mencuat ke permukaan ia selalu diundang ikut rapat, baik di gedung DPRD maupun rapat yang diadakan di salah satu ruangan di bawah pasar. Tapi dari beberapa kali rapat tersebut, satu pun tak ada yang menghasilkan keputusan. 

" Terus terang, kami keberatan dengan pengelolaan parkir yang tidak jelas sistemnya di lapangan. Kami juga tidak terima pernyataan Dishub yang meminta para pedagang agar memberikan pesangon kepada para jukir itu," katanya. 

Ia minta  Dishub bisa berlaku adil kepada semua pasar di Batam. Selama ini ada beberapa pasar yang sudah bebas parkir di antaranya pasar Mitra Mall, Pasar Fanindo, dan SP Plaza, dimana retribusi yang dipungut hanya sekitar Rp 9 juta dan Rp7 juta.

“ Sagulung inilah yang paling sepi pengunjungnya, tapi kenapa kalau dikelola sendiri malah retribusi yang diminta Rp 27 juta per bulan. Ada apa sebenarnya ini. SP Plaza dan Fanindo serta Mitra Mall yang sangat ramai, retribusinya tidak sampai Rp 10 juta,” katanya, Kamis (29/8) siang.

Ia berharap semua pihak, mencari solusi terbaik terhadap masalah ini, tetapi jika tidak ada titik terang, maka Komisi I dan Komisi IV akan kembali menggelar rapat lanjutan.

Aheng selaku manajemen pengelola Pasar Sagulung menuturkan belum ada titik terang antara jukir dengan pengelola. Karena itu, pihaknya masih menggelar rapat lanjutan yang difasilitasi Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Batam.

" Yang jelas, kita tetap menolak jukir di sini apun pun alasannya," tegasnya. (hk/cw71).

Kejari Batam Turun Tangan Tagih Dana TKI


Setelah Dikuasakan Sekwan 

BATAM HARI INI - Sekretaris DPRD Kota Batam Marzuki resmi menyerahkan penagihan tunggakan dana Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) mantan anggota DPRD periode 2004-2009 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.
Hal ini ditandai dengan penyerahan surat permohonan dari Sekretaris DPRD Batam yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Kamis (29/8) sekitar pukul 09.00 WIB.

" Setelah melalui berbagai pertimbangan, penanganan tunggakan dana TKI kita serahkan ke Kejari Batam," ungkap Sekretaris DPRD Batam, Marzuki yang dihubungi, kemarin. 

Selain surat permohonan, lanjut Marzuki, secepatnya juga akan disampaikan surat kuasa, untuk menunjuk Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Batam untuk menjadi kuasa hukum dalam penagihan tunggakan dana TKI tersebut.

Langkah ini diambil, menurut Marzuki, setelah lebih kurang dua bulan melakukan penagihan atas pengembalian dana TKI kepada yang bersangkutan, tapi belum juga memberikan kemajuan signifikan.

Dimana, sejak menjadi temuan BPK RI dalam LPJ Walikota Batam 2012 lalu, hanya ada tiga anggota yang punya kesadaran untuk mengembalikan, yakni Sukri Fahrial, Aris Hardi Halim dan Johanes, sementara 32 lainnya hingga kini masih terhutang.

"Langkah ini juga didasarkan dari arahan Walikota Batam Ahmad Dahlan, Sekda Agusahiman dan pimpinan DPRD Batam," tegasnya.

Kasi Datun Kejari Batam, M Safei yang dikonfirmasi Kamis (29/8) sore, secara tegas mengakui telah menerima surat permohonan Sekwan DPRD Batam untuk penanganan tunggakan dana TKI mantan anggota DPRD Batam.

"Kita sudah terima surat, besok (Jumat, 30/8) kita balas suratnya," ungkap Safei.

Namun demikian, secara lisan Kajari sudah memberikan sinyal kesedian penanganan tunggakan dana TKI ini, hal ini didasarkan adanya MoU antara Pemko Batam dengan Kejari Batam untuk dapat menjadi kuasa hukum Pemko ketika tersangkut masalah hukum.

Masih kata Safei, saat ini pihaknya sedang mempelajari surat Sekwan, sehingga ia belum bisa bicara soal langkah-langkah technis penanganan kasus tersebut.

"Nextime kita bicara langkah strategisnya, karena kami baru pelajari suratnya," pungkas Safei. 

Saat ini yang belum mengembalikan dana TKI tersebut adalah  Yudi Kurnaen (PAN) sebanyak Rp 64.200.000,  Irwansyah (PPP) sebanyak 53.260.000, AA Sany (PAN) sebanyak 63.260.000,  Yohannes (PPIB) sebanyak Rp 30.000.000 dan  Edward Brando (PAN) sebanyak Rp 64.200.000 serta  Mawardi Harni (PAN) sebanyak Rp 50.860000, Ruslan (PDIP) sebanyak Rp57.760.000. (hk/ays)

Korban Hipnotis di Depan BRI Batuaji, Rp 35 Juta Raib

Ilustrasi Gbr
BATAM HARI INI-- Pelaku hipnotis kian marak di Batuaji. Kali ini, korbannya Yayan dan Heri. Kedua laki-laki itu tiba-tiba didatangi dua pria tak dikenal yang berpura-pura menanyakan alamat salah satu perusahaan di Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (29/8) siang.
Saat itu, Yayan dan Heri yang sedang merokok di luar Bank BRI Fanindo, langsung diajak masuk ke dalam mobil Toyota Avanza, setelah pundaknya ditepuk oleh salah seorang pelaku.  

Heri yang membawa tas ransel berisikan uang tunai sebesar Rp 35 juta dan satu unit laptop, langsung menyerahkan kepada kedua pelaku itu. Heri baru sadar kalau dirinya menjadi korban hipnotis setelah barang miliknya berpindah tangan ke pelaku. Hari itu juga ia melaporkan kasus tersebut ke polisi. 

Kepada polisi, Yayan mengaku uang yang dibawa kabur pria yang belum dikenal itu, milik abangnya Heri. Yayan yang mau membayar PBB rumahnya memilih keluar dari dalam Bank karena nomor antre masih jauh. 

Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba datang dua pria berpura-pura menanyakan salah satu alamat perusahaan. “ Kami seperti sudah kenal lama dan akrab dengan kedua pria itu setelah pundak kami ditepuk,” kata Yayan.

Heri menambahkan, setelah pundak di tepuk, dia dan Yayan langsung mau diajak masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil tas yang dibawa Heri langsung diperiksa oleh dua pria dan supir yang sudah menunggu.

Setelah mengambil tas, dua pria asing itu  mengajak bisnis jual beli barang pusaka yang harganya ratusan juta. Sampai di simpang Base Camp, dia dan Yayan diturunkan dari dalam mobil dan disuruh shalat Zuhur dulu, dengan alasan biar bersih hatinya. 

“ Saat turun dari mobil itu kami baru sadar dihipnotis. Saat mau kejar mobil itu sudah melaju ke arah Mukakuning. Uang yang dibawa kabur itu punya abang saya dan mau disetor di minimarket Tiban," katanya.(hk/cw71).

Buruh Subkon PT ISC Terlantar


PT Citra Shipyard Lepas Tangan

Ilustrasi
BATAM HARI INI - PT Citra Shipyard yang bergerak di bidang galangan kapal memutus secara sepihak kontrak kerjasama dengan PT ISC tanpa alasannya jelas. 
Akibatnya, puluhan buruh yang selama ini menggantungkan hidupnya di PT ISC, terlantar tak bekerja. 

PT Citra Shipyard, pemilik awal proyek terkesan cuci tangan. Mereka beralasan hanya punya kontrak kerjasama dengan PT ISC sebagai perusahaan subkonnya.

Hal ini terungkap saat rombongan Komisi IV DPRD Batam, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Citra Shipyard di Tanjunguncang, Kamis (29/8). 

"Kami hanya punya hubungan kerjasama dengan PT ISC, tetapi dengan buruh yang dipekerjakan PT ISC kami tidak ada hubungan," tegas HRD PT Citra Shipyard, Sahat P Simamora di hadapan Anggota Komisi IV DPRD Batam.

Sesuai dengan kontrak kerja antara PT Citra dengan PT ISC, lanjut dia, pihak PT Citra hanya membayarkan tagihan perusahaan sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan.

Hingga pemutusan kerjasama dilakukan PT Citra terhadap PT ISC, mereka sudah menyelesaikan pembayaran hingga 50 persen, meski pekerjaan baru selesai 20 persen.

"Kami terpaksa melakukan pemutusan kerjasama, karena PT ISC melanggar kesepakatan dengan melebihi deadline," tegasnya di hadapan Ketua Komisi IV DPRD Batam Riki Solihin beserta rombongan.

Disayangkan PT Citra Cuci Tangan

Anggota Komisi IV DPRD Batam yang turut dalam rombongan Sidak, Rusmini Simorangkir menyangkan sikap PT Citra Shipyard. Masalahnya, sebagai pelaksana awal, PT Citra harus bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan oleh PT ISC.

"Pihak PT Citra tak bisa lepas tangan, karena ini menyangkut nasib buruh yang dipekerjakan di PT ISC," katanya.

Apalagi dalam Sidak yang dihadiri Ketua Komisi IV Riki Solihin, Wakil Ketua Komisi IV Udin P Sihaloho, Sekretaris Komisi IV Mawardi Harni dan anggota Komisi IV DPRD Batam lainnya,  terungkap kalau pekerja yang ditinggalkan oleh PT ISC telah diberikan ke perusahaan lain sebelum ada penyelesaian keduanya.

" Anehnya, kenapa pekerjaan sisa penyelesaian 4 tug boat itu diserahkan ke perusahaan lain sebelum tuntas," ungkapnya.

Padahal, PT ISC hingga kini masih terhutang puluhan juta rupiah ke buruh yang dipekerjakan. Mereka tidak sanggup bayar setelah kerjasama mereka diputus sepihak oleh PT Citra.

Hingga pertemuan antara Komisi IV DPRD Batam dengan pihak management PT Citra Sipiyard ditutup dalam sidak itu, belum ada keputusan dari PT Citra atas nasib puluhan buruh PT ISC sebagai subkon. Pihak PT Citra berjanji untuk menyampaikan semua materi pertemuan kepada Alai Ulai sebagai owner. (hk/ays)

Persoalan Hutan Kepri Dibawa ke DPR


Perubahan peruntukan hutan di sejumlah kawasan di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan lokus DPCLS (berdampak penting cakupan yang luas serta bernilai strategis) akan dibawa ke DPR RI sesuai amanat pasal 19 ayat 2 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal itu disampaikan Gubernur Kepri HM Sani dalam pertemuan dengan pengusaha se-Kepri di Hotel Harmoni One, Batam
BATAM HARI INI-  Perubahan peruntukan hutan di sejumlah kawasan di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan lokus DPCLS (berdampak penting cakupan yang luas serta bernilai strategis) akan dibawa ke DPR RI sesuai amanat pasal 19 ayat 2 UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Hal itu disampaikan Gubernur Kepri HM Sani dalam pertemuan dengan pengusaha se-Kepri di Hotel Harmoni One, Batam, Kamis (29/8).
Dalam pertemuan itu, Gubernur memaparkan, lokus DPCLS merupakan lokasi-lokasi yang mengalami perubahan peruntukan kawasan hutan dari Kawasan Hutan Konservasi maupun Hutan Lindung (HL) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan pada lokus DPCLS harus mendapat persetujuan dari DPR RI.

Dalam hal ini, sebutnya, Menteri Kehutanan telah menyampaikan surat No S.375/Menhut-II/2013 tertanggal 27 Juni 2013 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang DPCLS di Provinsi Kepri kepada DPR RI.

Data yang diperoleh koran ini dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepri, sebaran kawasan hutan berdasarkan SK 463 tahun 2013, di Batam seluas 102.949 hektar, Karimun seluas 93.943 hektar, Bintan dan Tanjungpinang 147.932 hektar, Lingga seluas 219.248 hektar, Natuna seluas 198.172 hektar, dan Kepulauan Anambas seluas 64.396 hektar.  

Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepri Drs H Said Djaffar menjelaskan, hutan konservasi sesuai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) update yaitu dinamika perubahan hutan sejak 1986 hingga 2013 seluas 19.059 hektar atau 2,31 persen, dalam RTRW Perubahan diusulkan seluas 3.009 hektar atau 0,36 persen. Kemudian, oleh Tim Padu Serasi yang dibentuk 15 oktober 2009 dan menyampaikan rekomendasinya pada 3 Desember 2012 kepada Kemenhut mengusulkan Hutan Konservasi seluas 3.522 hektar atau 0,43 persen. Kemudian dalam SK Menhut disebutkan seluas 17.100 hektar atau 2,07 persen.

Kemudian hutan lindung dalam TGHK Update seluas 102.084 hektar (12,35 persen), dalam usulan RTRW Perubahan seluas 64.637 hektar (7,82 persen), dalam rekomendasu Tim Padu Serasi seluas 82.078 hektar (9,93 persen), yang kemudian oleh Menhut dalam SK-nya seluas 106.799 hektar atau 12,92 persen.

Hutan produksi tetap (HPT) dalam TGHK Update seluas 158.715 hektar (19,20 persen), usulan RTRW P seluas 63.239 hektar (7,65 persen), rekomendasi tim padu serasi 115.071 hektar (13,92 persen, dan di SK Menhut seluas 164.209 hektar atau 19,86 persen.

Hutan produksi dalam TGHK update seluas 6.627 hektar (0,80 persen), usulan RTRW P 15.645 hektar (1,89 persen), rekomendasi tim terpadu 79.450 atau 9,61 persen, dan dalam SK Menhut seluas 49.441 hektar atau 5,98 persen.

Kawasan Hutan Tetap dalam TGHK Update seluas 286.484 hektar (34,66 persen), usulan RTRW P seluas 146.529 hektar (17,73 persen), rekomendasi tim terpadu 280.121 hektar (33,89 persen), dan dalam SK menhut seluas 337.548 hektar (40,83 persen).

Dalam SK Menhut 463 tahun 2013, di Batam, luas hutan konservasi 15.818 hektar (15,36 persen), Bintan dan Tanjungpinang memiliki hutan konservasi seluas 1.282 hektar atau 0,87 persen, sementara Kabupaten Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas tidak memiliki hutan konservasi. Untuk hutan lindung, paling luas terdapat di Bintan dan Tanjungpinang seluas 33.646 hektar, Lingga seluas 32.929 hektar, Batam seluas 14.846 hektar, Natuna 11.945 hektar, Karimun 9.685 hektar dan Anambas 3.748 hektar.

Said Djaffar menyebutkan, lokasi yang tidak dapat dilakukan penataan batas kawasan hutan adalah kawasan hutan (berdasarkan SK Menhut No 463) yang apabila dilakukan penataan batas, maka tidak akan menyisakan kawasan hutan. 

Kriteria lokasi yang tidak dapat dilakukan penataan batas yaitu terdapat hak-hak pihak ketiga sesuai dengan P.44 tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Eigendom, Opstal, Erfpacht, petunjuk pajak bumi, girik, pipil, kekitir, verponding Indonesia dan ala hak yang dipersamakan dengan itu. Serta surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan. 

Kedua, tutupan lahan berupa pemukiman, lahan terbangun, sawah dan kebun. Ketiga, rencana strategis pemerintah jangka pendek yang disertai dokumen perencanaan, masterplan, perjanjian, kontrak dan dokumen pendukung lainnya. 

"Saya tidak bisa menjanjikan kapan ini selesai, tetapi saya menjanjikan akan memperjuangkan masalah ini bersama-sama dengan syarat FKPD baik provinsi maupun Kabupaten dan Kota satu suara. Jangan ada lagi yang sendiri-sendiri, kita harus bersatu, dan kita akan perjuangkan masalah ini ke DPR RI meskipun sebentar lagi masa tugasnya DPR RI sekarang hampir habis," ujar Sani. 

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, terbitnya SK Menhut sangat berpengaruh pada peningkatan investasi di Batam. Sebab, belum ada kepastian. Karenanya, untuk memprosesnya harus melalui MK.

"Inikan belum ada kepastiannya kapan bisa selesai. Salah satu untuk mempercepat mengatasinya, harus melalui gugat," kata Harry.

"Langkah yang cepat, SK menhut di gugat ke MK. Siapa yang berhak, penghuni atau developer di Batam. Itu yg harus dirumuskan lebih dulu. Kalau tidak drumuskan, tidak ada kepastian hukum. Bisa Apindo, kadin. Karena hak. Apakah, diwakilkan ke Pemerintah," sambungnya. (pti/mnb)
 
Support : Creating Website | Awaluddin, SE | Batam Hari Ini, Esok dan Nanti
Copyright © 2011. Batam Hari Ini, Esok & Nanti - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger