Batam Terkini :

Batam Hari Ini

Big Push Strategy Perikanan Kota Batam



Opini Anda - Pesta demokrasi yang telah dilangsungkan secara maraton tahun ini, mulai dari pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden telah banyak menuai tanggapan positif dari masyarakat dunia, bahkan seorang pengamat politik dari Australian National University, Marcus Mietzner mengakui bahwa: There is no doubt that Indonesia is now Southeast asia’s most democratic nation, and this is something no one would have predicted in 1998.

Pernyataan ini tentu membuat kita bangga namun sekaligus menjadi tantangan untuk dapat terus mengawal janji-janji politik selama proses pesta demokrasi belangsung, baik janji secara nasional maupun daerah, agar dapat berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

Bila kita berbicara dalam konteks kota Batam, tentu pembangunan ekonomi harus didasari oleh potensi dan kondisi geografis yang dimiliki. Dengan luas perairan 601,35 Km2 terdiri 329 pulau besar dan kecil yang letaknya dihubungkan dengan perairan, tentu sektor perikanan budidaya dapat menjadi salah satu sektor yang menarik untuk terus dikembangkan.

Kondisi ini juga didukung oleh perputaran arus yang ada di wilayah perairan kota Batam yang merupakan bagian dari gugus selat Malaka, sehingga menjadikan daerah ini sebagai daerah yang subur bagi ikan dan organisme akuatik lainnya.

Jikalau melihat data produksi perikanan laut, nilai produksi perikanan kota Batam saat ini masih didominasi sektor perikanan tangkap dengan sedikit kontribusi dari sektor perikanan budidaya. Namun, jikalau praktek penangkapan yang umumnya bersifat llegal dan tidak bertanggungjawab ini terus dilakukan tentu akan menyebabkan status over fishing pada wilayah atau zona penangkapan tersebut.

Status over fishing ini tidak hanya berdampak menurunnya jumlah hasil tangkapan, juga rusaknya ekosistem di lingkungan perairan dan menurunnya pasokan pangan untuk konsumsi.

Oleh karena itu, pembangunan sektor budidaya menjadi sangat penting tidak hanya sebagai penggerak utama roda pembangunan ekonomi Kota Batam, juga sebagai sektor yang menjamin keamanan pangan dan peningkatan kualitas pangan bagi masyarakat.

Untuk membangun sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat diawali dengan pembentukan dan konsistensi penerapan Zona Produksi Perikanan Budidaya (Aquaculture Production Zone) yang dilindungi oleh peraturan daerah.

Walaupun kita mengetahui Batam telah memulai inisiatif untuk membentuk zona khusus perikanan di tahun 2007 dengan program Marine Management Area. Namun, tidak konsistensinya penerapan kebijakan tersebut menjadikan pembangunan sektor perikanan budidaya menjadi tersendat, bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran.

Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang terhadap kebijakan produksi perikanan dan sangat diperlukan kerja sama yang saling bersinergi antara masyarakat, praktisi, akademisi, dan stakeholder untuk bersama-sama membangun sektor perikanan budidaya di Kota Batam.

Untuk membangun industri budidaya yang dihadapkan pada beberapa tantangan berupa keamanan pangan dan kesehatan pangan, penulis mencoba menawarkan konsep Big Push Strategy yang dapat menjadikan Industri Perikanan Budidaya sebagai sektor sentral untuk membangun berbagai industri pendukung produksi seperti Industri Pakan, Industri sarana dan prasarana produksi perikanan (Saprokan), sektor perbankan, dan sektor teknologi yang sangat menarik untuk dikembangkan swasta, pemerintah, maupun perguruan tinggi.

Jika dibandingkan dengan sektor pertanian, penelitian di bidang perikanan budidaya masih terbuka luas. Saat ini, tidak hanya rekayasa genetik untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kualitas produksi, juga berbagai inovasi di bidang lingkungan sangat menarik untuk dikembangkan, salah satunya bagaimana menghambat komunikasi antar bakteri dengan mengaplikasikan senyawa yang bersifat menghambat, sehingga pada akhirnya permasalahan jumlah bakteri yang semakin meningkat bukan menjadi masalah karena kita sudah ”berdamai” dan justeru menjadikan bakteri sebagai pakan potensial bagi zooplankton dan beberapa komoditas ikan budidaya melalui teknologi Bioflok.

Penerapan teknologi di sektor budidaya sangat menarik, bahkan sektor ini juga dapat menjadi magnet untuk berdirinya industri pakan ikan yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Fakta menarik untuk industri budidaya adalah pakan berkontribusi terhadap lebih 70 persen ongkos produksi selama masa pemeliharaan.

Fakta menarik yang ditemui penulis dari mayarakat pembudidaya di Teluk Mata Ikan, Nongsa adalah bubarnya kelompok pembudidaya ikan lele dan gurami akibat naiknya harga pakan pellet dan cacing sutera yang tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi.

Penulis berpikiran, jika produksi pakan ada di Batam tentu akan bernilai strategis untuk mengurangi harga jual khusus untuk pembudidaya kota Batam, bahkan bernilai ekspor mengingat kondisi geografis yang dekat dengan dunia Internasional.

Berbagai permasalahan yang dialami banyak produsen pakan dunia di antaranya akibat tingginya harga bahan baku fish meal dan fish oil dapat kita konversi dengan penggunaan plant based meal untuk pengembangan komoditas ikan air tawar.

Tidak menutup kemungkinan juga teknologi Plant Based Meal ini dapat digunakan untuk pengembangan produksi ikan laut, salah satunya dengan menambahkan functional hydrolisates yang berfungsi untuk meningkatkan nilai protein pada pakan, meningkatkan nafsu makan, dan merangsang pembentukan sistem imun untuk memperkuat daya tahan tubuh ikan dalam melawan berbagai serangan penyakit infeksius.

Pembuatan functional hydrolisates ini bahkan dapat dilakukan di unit-unit Pelabuhan Perikanan, contoh di Nongsa, dengan memanfaatkan sisa produksi seperti kepala, tulang dan ekor ikan yang dikatalisis dengan menggunakan enzim pada suhu tertentu sehingga senyawa yang dihasilkan dapat berperan seperti fish meal dan fish oil.
Konsentrasi industri pakan yang saat ini banyak terpusat di Jawa Timur karena memiliki akses pemasaran melalui sarana pelabuhan Internasional dapat diambil alih Kota Batam yang juga memiliki fasilitas serupa dan bahkan lebih dekat dengan pasar potensial untuk pakan ikan seperti di wilayah Asia tenggara, Asia timur, dan kawasan Eropa. Jikalau ini berhasil, tidak hanya produksi budidaya perikanan Kota Batam yang meningkat, juga pertumbuhan ekonomi Kota Batam dan masyarakat pesisir semakin meningkat.

Tidak hanya sektor pakan, penerapan Big Push Strategy di sektor budidaya perikanan juga akan dilirik berbagai industri penyedia sarana dan prasarana produksi budidaya. Sektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena selama kegiatan produksi, para pembudidaya tentu membutuhkan berbagai sarana pendukung terutama untuk proses perbenihan, perbesaran, transportasi, dan pemasaran.

Sebuah studi oleh Hawawini & Viallet (2007) mengatakan, satu unit produksi budidaya mengeluarkan budget untuk pembelian sarana dan prasarana pendukung produksi sebesar 15-20 persen setiap siklus produksi. Jumlah ini tentu sangat besar bila industri budidaya sudah menggurita di Batam dan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Penerapan teknologi budidaya perikanan yang mengusung konsep eco-friendly tentu akan sangat menguntungkan untuk menjamin keasrian lingkungan Kota Batam serta sangat menarik untuk dikembangkan sebagai penyeimbang bagi berbagai kawasan industri yang ada di Kota Batam. Beberapa komoditas bahkan dapat digunakan untuk menetralisir kandungan bahan organik yang berlebihan di lingkungan perairan dan dapat dibudidayakan sebagai nilai tambah pada sistem produksi.

Konsep Big Push ini tentu dapat terlaksana bila ada good will dari pemerintah daerah untuk menjadikan salah satu wilayah Kota Batam sebagai zona produksi perikanan budidaya. Zona ini diharapkan tidak diganggu oleh aktivitas lain mengingat ikan budidaya sangat rentan terhadap perubahan kualitas lingkungan.
Konsep Big Push ini juga nantinya akan berdampak pada sibuknya aktivitas Pelabuhan Perikanan untuk memasarkan hasil produksi yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, juga untuk memenuhi kebutuhan eskpor. Dengan semakin kuatnya infrastruktur pendukung, Pemerintah Kota Batam juga dapat mengembangkan pelayanan jasa pengiriman ikan hias untuk orientasi ekspor.

Jika Singapura dengan natural resources yang terbatas untuk ikan hias dapat menjadi eksportir wahid untuk komoditas ikan hias, kenapa Batam tidak? Menurut data OIE, nilai ekspor dunia untuk ikan hias meningkat dari 37 juta dolar AS di tahun 1983 menjadi 140 juta dolar AS di tahun 1992.

Pada saat itu, Singapura menguasai 32 persen pangsa pasar ekspor dengan nilai ekonomi 70 juta dolar AS. Jumlah ini sangat besar dan jika Batam mampu memperoleh market pasar 10 persen saja dari nilai ekspor ikan hias global yang saat ini mencapai 4 miliar dolar AS, bisa dibayangkan kalau Batam dapat menikmati pembangunan tanpa harus mengorbankan lingkungan sekitar dengan limbah industri atau penjualan pasir ke negara tetangga.

Bisakah konsep Big Push ini diterapkan? Bisa, karena kita punya potensi dan teknologi. Sikap underestimate yang ditunjukkan para pengusaha pada sektor ini akibat kurangnya sosialiasi dapat dibalikkan dengan berbagai fakta bertahannya sektor ini dari terpaan krisis ekonomi dan perubahan paradigma sektor ini menjadi sektor yang lebih bersifat calculated risk. Semua komponen dapat dikalkulasikan dengan sistem perencanaan dan pengelolaan yang baik.

Jika Norwegia yang hanya bertumpu ada industri salmon dapat menggerakkan seluruh komponen perekonomian masyarakat, kenapa Batam dengan potensi komoditas budidaya yang beragam tidak mampu mewujudkan daerah ini sebagai kota megapolitan?

Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Daerah harus fokus mengembangkan dan mengawal produksi ikan ekonomis penting. industri budidaya kakap putih, kerapu, dan bawal bintang yang sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat dapat terus ditingkatkan disertai dengan potensi ekspor ikan hias dengan menjual jasa pemasaran yang didukung sarana infrastruktur yang kuat.

Di samping itu, akses transportasi hasil produksi antar pulau di Kota Batam harus dapat terintegrasi dalam satu sistem untuk menjamin keberlanjutan hasil produksi.
Akhirnya, diharapkan perwujudan pembangunan ekonomi Kota Batam dengan berbasiskan sektor perikanan budidaya dapat menjadikan Batam sebagai Bandar Dunia Madani. Semoga ***

Oleh: Ir. Arik Hariwibowo, M.Si – 
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam dan Romi Novriadi – Pengendali Hama Penyakit Ikan

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota Batam


Oleh : Dr. Alpano Priyandes, ST, M.Sc

Opini Anda - Berkembangnya Kota Batam yang secara fisik telah menjadi daerah metropolis berikut dengan masalah urbanisasinya, memerlukan strategi yang efektif dalam penataan ruang oleh Pemerintah Kota Batam beserta BP Batam sebagai pengelola kota, di mana tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kota merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang kota yang diharapkan.

Sesungguhnya tujuan utama dari penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian maka perlunya kualitas rencana tata ruang kota yang baik, konsistensi, adanya komitmen bersama, adanya peran serta masyarakat, dan mekanisme penataan ruang kota sepenuhnya didasarkan tuntutan integrasi (proses penyatuan), pro-bisnis, transparansi, akomodatif, responsif serta dapat menentukan skala prioritas sehingga penataan ruang menjadi efektif sebagai alat pengembangan wilayah.

Bila kita melihat permasalahan-permasalahan terkait dengan tata guna lahan, seperti konflik lahan, alih fungsi lahan, kawasan lindung, reklamasi pantai dan lainnya, adalah indikasi dari kurang optimalnya kinerja fungsi penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang.

Pengaturan tata ruang kota tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi maupun kota, di mana fungsi RTRW adalah sebagai: 1) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 2) Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi/kota, 3) Acuan mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi/kota, 4) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, 5) Pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah provinsi/kota, 6) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi, dan 7) Acuan dalam administrasi pertanahan. Sedangkan manfaat RTRW adalah mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah provinsi/kota; mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya; dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi/kota yang berkualitas.

RTRW pada dasarnya adalah data publik dan bukan rahasia, dengan demikian masyarakat berhak untuk memperoleh atau mengakses data tersebut. Alangkah baiknya apabila informasi rencana tata ruang kota dapat ditampilkan di ruang publik oleh Pemerintah Kota Batam dan/atau BP Batam sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui rencana pembangunan/pengembangan wilayah di kotanya, bahkan masyarakat dapat turut terlibat langsung dalam keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang, karena pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan penataan ruang bersama-sama dengan pemerintah.

Dalam Pasal 60 UUPR menyebutkan, setiap orang berhak untuk: 1) Mengetahui rencana tata ruang; 2) Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 3) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 4) Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; 5) Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan 6) Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Sementara Pasal 65 UUPR menyebutkan, penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah melibatkan peran masyarakat melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kewenangan masyarakat diperjelas kembali pada Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 199 Ayat (2) yang menyebutkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.

Melihat pentingnya fungsi dan manfaat RTRW sebagai dokumen pembangunan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlunya perhatian kita bersama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kota yang telah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau konflik-konflik dalam permasalahan penataan ruang.
Penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Pada tahap penyusunan rencana tata ruang, bentuk peran masyarakat dapat berupa masukan dalam penyusunan sampai dengan penetapan rencana tata ruang melalui konsultasi publik serta kerjasama dengan pemerintah dan sesama masyarakat.

Pada tahap pemanfaatan ruang, bentuk peran masyarakat dapat berupa masukan kebijakan pemanfaatan ruang; kerja sama pemangku kepentingan (stakeholders); memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal; peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang; menjaga kepentingan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (hankam); serta investasi pemanfaatan ruang.

Sedangkan pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang, bentuk peran masyarakat dapat berupa masukan terkait arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif/disinsentif dan sanksi; memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang; pelaporan kepada instansi/pejabat berwenang atas dugaan penyimpangan; pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. ***

Menanti Persetujuan Insentif Tax Holiday Dari Pemerintah

Caterpillar dan Yokohama Rubber Tunggu Insentif Tax Holiday
BATAM HARI ESOK- Dua perusahaan di Batam dengan nilai investasinya mencapai Rp1 triliun saat ini sedang menunggu persetujuan pemerintah untuk pendapatkan insentif tax holiday.

Purnomo Andi Antono, Direktur Investasi dan Pemasaran BP Batam, menjelaskan, perusahaan di Batam yang telah mengajukan permohonan insentif tax holiday sekaligus menanti persetujuan pemerintah adalah PT Caterpillar Indonesia, yakni perusahaan produsen permesinan alat berat asal Amerika Serikat.

"Caterpillar sedang mengurus permohonan tax holiday agar turun karena dia sudah berinvestasi besar dan berhak mendapatkan tax holiday," ujar Purnomo, Senin (20/10/2014) kemarin.

Dia menjelaskan, perusahaan yang berhak mendapat tax holiday harus berinvestasi minimal Rp1 triliun. Investor yang mendapat fasilitas tax holiday memperoleh pembebasan PPh Badan selama 5-10 tahun. Industri yang bersangkutan juga mendapatkan pengurangan pajak selama 2 tahun pajak setelah masa pembebasan pajak berakhir.

Menurutnya, persetujuan tax holiday itu berlanjut ke pemerintahan baru Jokowi-JK mengingat Caterpillar telah mengajukan insentif itu sejak 2013 dalam masa pemerintahan SBY. Namun dalam masa transisi pemerintahan, insentif itu juga tidak kunjung turun.

"Insentif itu semoga dari pemerintah baru cepat selesai dan ke depannya akan bagus buat Batam," ujarnya.

Selain Caterpillar, Purnomo juga menyebutkan perusahaan asal Jepang, PT Yokohama Industrial Products Manufacture, juga tengah mengkaji permohonan insentif. Perusahaan yang didirikan oleh Yokohama Rubber Co Ltd tersebut mengkaji untuk mendapatkan tax holiday atau tax allowance.

Yokohama membangun pabrik yang memproduksi peralatan pendukung minyak dan gas di Kabil Industrial Estate yang dimulai pada Juni lalu. Pabrik senilai 3 miliar yen itu ditarget beroperasi pada Juni 2015. "Mereka masih mengkaji mana yang pas, tax holiday atau tax allowance," kata Purnomo. (*)

Editor: Roelan/Batamtoday

UMK Batam Naik, Investor Hengkang ?

Rapat pembahasan upah minimum kota (UMK) Batam oleh
Dewan Pengupahan Kota (DPK) yang keempat kalinya di kantor
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Selasa
BATAM HARI INI - Empat investor yang hengkang dari Batam disebut bukan disebabkan oleh kenaikan upah pekerja. Hal itu terungkap dari rapat pembahasan upah minimum kota (UMK) Batam oleh Dewan Pengupahan Kota (DPK) yang keempat kalinya di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Selasa (21/10/2014).

Berdasarkan data yang diterima DPK dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, selama 2014 hanya ada empat perusahaan yang tutup. Namun penyebabnya bukan karena kenaikan upah pekerja

"Empat perusahan hengkang itu bukang disebabkan kenaikan upah pekerja, tapi ada tiga alasan. Produksi perusahaan yang hengkang sudah tidak laku di pasaran, tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang lain, dan bergabung keinduknya," ujar Muhamad Mustopa, anggota DPK Batam dari unsur serikat pekerja.

Sementara itu, investasi perusahaan di Batam sejak 2013-2014 dari pendaftaran yang masuk ke BP mencapai USD550 juta. Sementara perusahaan yang hendak melebarkan lahannya mencapai USD449 juta.

Artinya, kata dia, realisasinya tidak ada indikator upah menghambat investasi di Batam. "Ada empat indikator. Pertama, indikator pendukung adalah stakeholder, insentif dari negara, infrastruktur dan  kondusivitas. Apabila kita berpikir jernih tentang upah ini, tujuannya justru kondustif. Tentunya angka UMK tidak menjadi masalah kalau untuk mensejaterakan buruh," katanya. (*)

Editor: Roelan/Batamtoday

Jembatan di Nongsa Terancam Ambruk

Jempatan Nongsa di Kel. Sambau
BATAM HARI INI - Aktivitas pendalaman alur sungai yang dilakukan CV Sambau Bertuah di dekat pelabuhan feri internasional Nongsa Pura, Batam, berpotensi merubuhkan jembatan di situ. Perusahaan tersebut masih terus melakukan pengerukan meski hanya bermodalkan rekomendasi dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam.

"Kalau terus dilanjutkan, jembatan bisa miring, atau malah rubuh. Harus  ada instansi yang mengawasi secara ketat bila aktivitas itu sudah mengantongi izin," kata Kapolsek Nongsa, Kompol Arthur Sitindaon, kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (21/10/2014). 

Ia mengakui, Direktris CV Sambau Bertuah, Yuliati, pernah mendatanginya di Mapolsek Nongsa. Dari pertemuan tersebut, Yuliati mengaku sudah mengantongi kelengkapan dokumen pendalam alur. Namun Artur mengaku terkejut, karena surat yang ditunjukkan hanya berupa rekomendasi KP2K dan Bapedal. 

"Saat saya lihat, ternyata dokumennya belum lengkap. Dan mereka tidak bisa melakukan pengerukan karena belum mengantongi izin pengerukan, angkut dan jual," tegasnya.

Dari pantauannya, lanjut Arthur, aktivitas tersebut sudah tergolong penambangan besar. Sehingga izin yang dikantongi jika pemerintah bersedia mengeluarkan izin tambang, sudah berupa Amdal. 

"Sesuai rapat bersama muspida bahwa leading sector-nya adalah Bapedal Batam dalam perencanaan penertiban penambang pasir yang telah merusak ekosistem laut dan hutan di Batam. Sedangkan kepolisan sebagai pem-backup saja," jelasnya. 

Namun, ia mengatakan telah menegur perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas ilegal. 

Sebelumnya, Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi Purnomo, menegaskan CV Sambau Bertuah hanya memiliki dokumen rekomendasi saja. Mereka belum memiliki izin operasional pengerukan pasir. 

Dendi sangat menyayangkan beroperasinya penambangan tersebut. Oleh karena itu, ia akan mengevaluasi izin rekomendasi yang sudah dikeluarkan.

"Kalau masih membandel kami akan cabut izinya. Karena rekomendasi yang diberikan untuk menarik lumpur yang sudah tinggi di alur sungai tersebut, bukan penambangan pasir," tutupnya. 

Pantauan di lapangan, aktivitas penambangan pasir alur sungai yang disertai suara mesin dari kejauhan itu masih berlangsung. Namun aktivitas berjalan lebih lambat dari biasanya. Bahkan, saat kendaraan melintas di jembatan tersebut terasa getaran yang kuat. 

Humas CV Sambau Bertuah, Zakaria, membantah bila masih beraktivitas. Dalam tiga hari ini, katanya, perusahan sudah menghentikan aktivitas berdasarkan permintaan dari Bapedal Batam. 

"Mesin yang bunyi itu bukan aktivitas pengerukan, tapi itu mesin untuk pengelasan untuk perbaikan di atas kapal. Saat ini kami masih melengkapi kelengkapan seluruh dokumen (pengerukan, izin angkut dan izin jual pasir)," tutupnya. (*)

Editor: Roelan/Batamtoday

Dua Sejoli Kembali Digerebek Warga

Dua Sejoli Digerebek Warga Putri Hijau
BATAM HARI INI - Birahi memuncak bikin dua sejoli ini tak pernah mengira bahwasannya aksi mesum mereka akhirnya diketahui warga perumahan Putri Hijau, Sagulung sekitar pukul 22.00 WIB, Senin (21/10) lalu.

Parahnya lagi, warga mengaku sempat merekam adegan layaknya suami istri yang dilakukan AK, pemuda 20 tahun dan kekasihnya Pi,18, dengan ponsel sebelum digerebek.

Menurut warga, selepas mahgrib, mereka telah melihat AK masuk ke kosan Pi, yang berada di Blok F nomor 1. Mereka lalu mengintip karena curiga sang pacar kerap masuk ke kosan sang pacar malam hari.

Betul saja, saat diintip ternyata AK dan Pi sedang bermesum ria. Sebagai bahan bukti, warga yang mengintip ini lalu merekam.

Susianto, Ketua RT 14/RW 02 mengatakan setelah mendapat bukti, dua sejoli itu digerebek dan langsung didenda sesuai aturan yang disepakati dikomplek perumhan tersebut.(bp/cr5)

Ternyata Mayat Tanpa Kepala Itu Adalah Warga Kel. Sambau

Mayat Tanpa Kepala Itu Adalah Ayah Dua Anak Bernama Ambok
BATAM HARI INI – Jasad pria yang ditemukan tanpa kepala di perairan Pulau Pun-Pun, Tanjung Banun, Kelurahan Sembulang, Galang atau Jembatan V Barelang, Minggu (20/10) siang, diketahui bernama Ambok Maik. Ambok dikenal sebagai pria humoris dan senang bergaul dengan masyarakat sekitar Kavling Nongsa.
Tidak hanya itu, warga Kavling Nongsa mengenal Ambok orang yang suka menolong masyarakat sekitar perumahan tersebut.

”Almarhum adalah pribadi yang sangat bagus,” kata Agus Supriyanto, Ketua RT 6/RW 3 Kavling Nongsa, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa kepada Batam Pos, Senin (20/10).

Agus mengungkapkan kalau warga sekitar mengenal Ambok sebagai sosok yang suka bercanda. Sehingga masyarakat sekitar tempat Ambok tidak percaya kalau dikabarkan dia hilang. ”Awalnya tetangga tidak percaya saat saya kabarkan (Ambok hilang, red) pada Jumat (17/10) sore,” ujarnya.

Dia menuturkan, sejak keberadaan Ambok tidak diketahui hingga ada pemberitaan ditemukannya sesosok mayat di Galang. Setelah dicek oleh keluarga korban, ternyata benar kalau mayat tersebut adalah Ambok.

”Kata keluarganya hal itu dipastikan dari luka dibagian paha, siku dan ada tanda-tanda lainnya ditubuh almarhum,” ungkapnya.

Menurut Agus, Ambok tidak pernah bermasalah di lingkungannya. Bahkan saat dia mau pergi terakhir kalinya, Ambok pamit dengan istrinya melalui telepon seluler. Katanya dia ingin membeli alat pertanian di daerah Batuaji.

”Almarhum memang punya ladang di depan Tering Bay. Ladang tersebut sudah digarapnya sejak 2004,” tuturnya.

Agus mengatakan kalau Ambok meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih kecil. ”Satu anaknya masih kelas 3 SD dan satu masih berumur sekitar 9 bulan,” terangnya.

Dari pantauan Batam Pos di rumah almarhum terlihat suasana sendu dan murung. Terlihat wajah-wajah sedih dari pelayat yang mengunjungi rumah Ambok. Sartika, istri Ambok, terlihat sangat histeris begitu turun dari mobil yang baru saja membawanya dari RSOB. Sambil menahan tangis, dengan langkah yang diseret wanita yang biasa disapa Tantri ini berjalan menuju rumahnya. Takut terjadi apa-apa pada Sartika, salah satu warga membopongnya hingga menuju rumahnya.

Tangis Sartika pecah saat begitu sampai di depan pintu rumahnya. Tangisnya makin menjadi-jadi saat melihat kedua anaknya dan orangtua Ambok. Namun, setelah ditenangkan beberapa orang kerbatnya, Sartika berhenti menangis dan masuk ke dalam rumahnya.

Diduga Dibuang dari Jembatan Empat
Sementara itu, kuat dugaan mayat Ambok yang ditemukan di Pulau Pon-pon, dibuang dari Jembatan empat Barelang. Hal diungkapkan oleh salah seorang nelayan Tanjungpiayu Laut.

”Biasanya arus dari Jembatan 4 Barelang, Tanjungpiayu Laut dan Nongsa. Muara airnya ke daerah sana (Dapur Arang),” kata Joni, nelayan Tanjungpiayu Laut, Senin (20/10).

Joni mengungkapkan hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan arus angin dan laut saat malam saat kejadian. Ia menjelaskan biasanya kemana hanyut sesuatu benda dari Jembatan 4, Tanjungpiayu dan Nongsa bermuara di sekitar Dapur Arang.

Apalagi, lanjut dia, kejadian penemuan mayat dalam karung ini diduga sudah lebih dari satu hari mengapungnya. ”Kalau dari Piayu atau Nongsa tidak mungkin, kuat dugaan saya mayat itu dibuang dari atas Jembatan 4,” ujarnya.

Ia juga kaget saat mendengar kabar ada penemuan mayat tanpa kepala yang dimasukan ke dalam karung dan dibuang ke laut. Menurut dia, sepertinya pelaku pembunuhan itu sangat marah atau dendam dengan korban, sehingga korban dibunuh dengan cara seperti itu.

”Antara korban dan pelaku sepertinya saling kenal. Oleh sebab itu untuk menghilangkan jejak pelaku memisahkan antara kepala dan badan korban,” terangnya.
Kapolresta Barelang, AKBP Asep Safrudin mengatakan, untuk penyelidikan awal pihaknya sudah melakukan visum terhadap korban. Dan hasil visum memang dijumpai sejumlah luka termasuk kepala korban yang hilang dan usus terburai. Namun demikian, Asep belum bisa memastikan penyebab pasti kematian korban.
”Diduga korban mutilasi, tapi pastinya tunggu hasil autopsi,” kata Asep.

Untuk menuntaskan penyelidikan itu, sambung Asep, dia sudah memerintah anggota kepolisian Satpol Air dan Polsek Galang untuk fokus mencari saksi dan warga sekitar yang mungkin bisa diambil keterangan guna mengungkap kasus kematian korban tersebut. ”Dibunuh atau tidak itu nanti setelah hasil otopsi keluar,” ujarnya. (cr3/gas/eja)

DPRD Tolak Bahas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Batam

DPRD Tolak Bahas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Batam
BATAM HARI INI - Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)  dipastikan tidak akan bisa beroperasi tahun ini. Hal Ini dikarenakan hampir semua fraksi di DPRD Kota Batam menolak membahas Ranperda Bea Gerbang PLTSa di tempat pemrosesan akhir.

Sebagian  fraksi beralasan bahwa Ranperda  tersebut tidak masuk dalam Prolegda tahun 2014, sebagian fraksi juga tidak setuju karena harus ada kajian lebih mendalam termasuk rincian anggaran dari APBD untuk Bea Gerbang tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan melalui ketua fraksi Rekaveni mengaku mendukung  pengembangan tenaga listrik terbarukan. Ia mengatakan bahwa pengoperasian PLTSa harus dikaji lebih baik lagi termasuk dampak polusinya dan pembiayaan dari APBD.

“Kita sangat mendukung tenaga listrik terbarukan. Tapi kalau untuk hal ini kita minta untuk dikaji lebih dalam lagi. Hasil studinya seperti apa,” katanya.

Sementara Joko Mulyono dari fraksi partai Golkar mengatakan bahwa Ranperda tersebut tidak terlalu mendesak dan belum masuk dalam Prolegda tahun 2014. Hal yang sama disampaikan  Mulya Rindo Purba, ketua fraksi Gerindra.

“Pembahasan PLTSa ini untuk ditunda dan dibahas tahun 2015 mendatang,” katanya.

Sementara dari fraksi  Demokrat meminta agar Pemko Batam memberikan sejumlah dokumen termasuk MoU antara BP Batam dan Pemko Batam terkait lahan di TPA. Mesrawati Tampubolon, meminta agar hasil MoU tersebut diperlihatkan ke DPRD Batam.

Safari Ramadhan dari PAN juga tegas mengatakan agar pembahasan Perda tersebut dibahas tahun depan. Suhardi Tahirek dari Fraksi NasDem juga mengatakan bahwa pembahasannya juga lebih baik dilakukan tahun depan.

PKS dan Fraksi Hati Nurani Bangsa juga mengatakan hal yang  sama.
“Kami mendukung tapi belum menyetujui dan harus diagendakan tahun 2015,” kata Aman, juru bicara fraksi Hati Nurani Bangsa.

Ditempat sama, Wakil Wali Kota Batam, Rudi mengatakan, apa yang diminta dewan, akan kita penuhi. Nanti persyaratan yang diminta dewan untuk melanjutkan pembahasan, akan dilengkapi Pemko Batam. “Akan kita lengkapi, termasuk hasil studinya. Apa yang diminta akan kita lengkapi,” kata dia.

Dia juga berharap, perda soal pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) tidak akan mengganggu kerjasama pemerintah swasta (KPS) swastanisasi sampah di Batam.

“Kita akan berusaha, agar tidak tertunda. Nanti syarat akan kita lengkapi. Kalau hasil kajian, kan sudah. Tapi mungkin yang baru belum. Mungkin bisa tahun depan,” katanya. (bp/ian)

Batam Kembali Diterjang Banjir

Hujan Sesaat Tapi Batuaji Kembali Terendam Banjir
BATAM HARI INI - Hujan yang tak seberapa deras dan lama siang tadi (21/10) bikin repot warga Batuaji dan sekitarnya.

Pasalnya, air kembali menggenangi ruas-ruas jalan raya bahkan sebagian kompleks perumahan.

Pantauan dilapangan, titik banjir yang sangat parah terlihat di jalan raya menuju pelabuhan Sagulung tepatnya di depan kawasan Industri Latrade, lokasi jalan raya depan perumahan Permata Hijau (jalur jalan Batuaji Sekupang) dan Tembesi.

Air bahkan setinggi lutut orang dewasa dan cukup merepotkan.

“Kalau yang di sini (Depan Kawasan Industri Latrade menuju pelabuhan Sagulung) memang sudah langganan banjir, tapi ini tambah parah dengan adanya penggalian pipa gas ini, air makin meluap dan menggenangi jalan,” ujar Doris Rando warga di sekitar lokasi jalan menuju Pelabuhan Sagulung.(bp/eja)

Menanti Pilkada Gubernur Kepri Serentak September 2015

September 2015 Pilkada Gubernur Kepri Digelar Serentak
BATAM HARI ESOK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 181 daerah pada tahun 2015, akan dilaksanakan di bulan September mendatang. Satu dari 181 daerah itu yakni Pilkada di Provinsi Kepri.

Pilkada di Kepri tahun 2015 adalah Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati Kabupaten Karimun, Bupati Kabupaten Anambas dan Pilkada Kabupaten Bintan.

“Yang paling banyak didiskusikan adalah September. Tapi tanggalnya belum ada pembahasan. Kita perlu terus berkoordinasi, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga pemerintah daerah masing-masing,” kata Husni di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/10).

Husni merinci dari 181 daerah yang akan menggelar pilkada langsung di 2015, 181 di antaranya kabupaten/kota. Sementara 7 daerah lainnya untuk tingkat provinsi. Masing-masing Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Bengkulu.

“Bawaslu usul ke KPU agar menetapkan terlebih dahulu tanggal pemungutan suara, baru setelah itu membahas pra dan pasca pemungutan suara,” terangnya.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, lainnya mengungkapkan waktu yang paling tepat untuk pelaksanaan pilkada serentak adalah pada Rabu pekan kedua bulan September 2015.

Alasannya, karena setiap pelaksanaan pemilu atau pilkada, biasanya dilaksanakan pada hari Rabu dan di pekan kedua. (bp/spt/gir/jpnn)

Jokowi Resmi Presiden RI Ke - 7


Jokowi resmi dilantik jadi Presiden RI ke - 7 tanggal 20 Oktober 2014

NASIONAL - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mengucapkan sumpah jabatan mereka di hadapan Anggota Sidang Paripurna MPR dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu 2014.

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Joko Widodo di Gedung MPR, Jakarta, Senin (20/10/2014). 

Usai pengucapan sumpah serta janji Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkfikli Hasan menyatakan Jokowi dan JK resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Mulai hari ini saudara Haji Joko Widodo dan Haji Muhammad Jusuf Kalla adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Zulfikli, beberapa saat setelah Joko Widodo bertukar kursi dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang menandai kepemimpin nasional resmi sudah berganti.

Sementara  Paspampres menukar plat nomor mobil Mercedes Benz yang digunakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Plat nomor mobil Joko Widodo berganti menjadi RI 1 dan Jusuf Kalla menjadi RI 2, sedangkan plat nomor mobil Susilo Bambang Yudhoyono menjadi B 180 RFS sedangkan Boediono menjadi B 1285 RFT.

Zulkifli kemudian memberikan selamat kepada Jokowi-JK karena telah dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia pada Pemilihan Presiden 9 Juli lalu mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

Zulkifli menyatakan dengan bertukarnya kursi kepresidenan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Jokowi, dan kursi kewakilpresidenan dari Boediono kepada JK, maka kepresidenan dimulai.

"Oleh karena itu perkenankan saya untuk memberikan tepukan yang meriah sekali lagi," kata Zulkifli yang dikemudian diikuti para pimpinan MPR lainnya memberikan ucapan selamat kepada Jokowi-JK.

Dalam pidato pertamanya, Presiden Jokowi mengatakan, akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim.

"Kita telah terlalu lama memunggungi samudera, memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi selat. Kita kembalikan kejayaan kita sebagai negara maritim. Jalesveva Jayamahe, di lautlah kita jaya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, dalam masa kepemipinannya akan menitikberatkan pembangunan di sektor ke lautran dan maritim.

"Kita kembangkan jiwa pelaut kita, pelaut pemberani yang berani mengarungi laut dan samudera. Kita kembangkan layar. Saya berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi," kata Presiden RI ketujuh itu.

Dalam pidato dengan teks yang disiapkan sekira tujuh menit itu, Jokowi yakin Indonesia dapat menjadi bangsa besar kreatif yang bisa menyumbang keluhuran kepada dunia.

"Yakin kita semakin kuat dan berwibawa. Saya akan memastikan setiap rakyat di pelosok merasakan pembangunan. Semua instansi agar melakanakan tugasnya," katanya,

Jokowi juga mengutip sesanti Proklamator bangsa, Soekarno, yang menjunjung tiga sila penting Trisakti, yakni  berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Dalam pidatonya Jokowi juga menyebut Prabowo Subianto sebagai sahabat, dan memberikan penghargaan kepada SBY yang telah menjadi Presiden selama dua kali periode.

Pengambilan sumpah jabatan Jokowi-JK sebagai Presiden-Wakil Presiden itu dihadiri mantan Presiden BJ Habibie, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Sinta Nuriyah istri alm mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Wapres Tri Sutrisno, mantan Wapres Hamzah Haz, pasangan Prabowo-Hatta.

Acara tersebut juga dihadiri tamu negara sahabat seperti Menlu Amerika Serikat  Jhon Kerry, PM Australia Tony Abbot, PM Malaysia Nadjib Tun Razak, Sultan Brunei Darusalam Hasanal Bolkiah, PM Singapura See Hsien Loong, Duta Besar Inggris, Dubes Ukraina, Dubes Rusia, dan lain-lain.

Editor: Surya/Batamtoday

PEMKO BATAM

More on this category »

DPRD BATAM

More on this category »

BP BATAM

More on this category »

WALIKOTA BATAM

POLITIK BATAM

More on this category »

WAWAKO BATAM

INFO NASIONAL

More on this category »
 
Support : Creating Website | Awaluddin, SE | Batam Hari Ini, Esok dan Nanti
Copyright © 2011. Batam Hari Ini, Esok & Nanti - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger