Batam Terkini :

Batam Hari Ini

Kapolsek Nongsa Pimpin Pencarian Kepala Ambok di Hutan Dam Duriangkang

Suasana pencarian kepala almarhum 
BATAM HARI INI - Polisi masih melakukan pencarian kepala Ambok Maik (37), warga Kavling Nogsa yang menjadi korban mutilasi. Pencarian dilakukan di Dam Duriangkang, Kamis (23/10/2014), yang diduga sebagai lokasi korban dibunuh pada Kamis (16/10/2014) malam kemarin.

Di kawasan hutan lindung Dam Duriangkang seluas 245 hektar itu, penyisiran dimulai dari bundaran Bandara Hang Nadim. Selanjutnya menelusuri jalan setapak hingga ke ujung jalan lebih kurang sejauh 5 km dengan berbagai rintangan. 

Pada jalan setapak yang dilalui polisi bersama keluarga korban dan sejumlah pewarta itu, terlihat bekas jejak-jejak ban truk, sekitar satu kilomter dari bundaran. Hutan yang di pinggirnya terlihat lebat, ternyata tidak demikian dengan di dalamnya.

Pantauan BATAMTODAY.COM, di dalam hutan lindung ini terdapat puluhan lokasi penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal. Diduga, aktivitas penebangan ini dilakukan pada malam hari. 

Penyisiran itu dipimpin Kapolsek Nongsa, Komisaris Polisi Arthur Sitindaon, bersama delapan orang anggotanya. Pencarian dilakukan dengan menyisir satu per satu lokasi yang dijadikan penebangan liar hingga ke lokasi yang diduga terakhir kali penebangan yang diduga dilakukan Ambok bersama rekan-rekannya.

Di lokasi terakhir ini terlihat beberapa batang kayu yang baru ditebang. Batangan pohon yang ditebang itu dibiarkan begitu saja, entah belum sempat diangkut atau memang sengaja ditinggalkan. 

Kapolsek Nongsa, Kompol Arthur Sitindaon, tidak banyak bicara kepada pewarta. Mantan penyidik Ditreskrimum Polda Kepri ini mengatakan, pencarian yang dilakukan pihaknya bersama keluarga dan kerabat korban dalam beberapa hari ini untuk membantu Polresta Barelang mengungkap kasus pembunuhan sadis tersebut. 

"Proses penyelidikan dan penyidikan tetap dilakukan Polresta Barelang. Kita dari Polsek Nongsa hanya membantu saja," katanya. (*) 

Editor: Roelan/Batamtoday

Menengok Misteri Pembunuhan Warga Kavling Nongsa Batam

BATAM HARI INI - Misteri pembunuhan Ambok Maik (37), warga Kavling Nongsa, perlahan mulai menemukan titik terang. Beberapa informasi yang diperoleh BATAMTODAY.COM, mengaitkan "benang merah" kasus pembunuhan dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan almarhum.

Salah seorang kerabat korban menuturkan, sebelum peristiwa naas itu terjadi, Ambok diperintahkan oleh bosnya -yang disebut-sebut bernama Pardede, anggota Yonif 134/Tuah Sakti Batam- untuk membeli sampan. Melalui rekannya, sampan tersebut dibeli dari seseorang di Bakau Sirip, Kecamatan Nongsa. 

"Katanya (Ambok) diperintahkan Pardede untuk membeli sampan. Sampan itu dibeli dari Pak Arpa di Bakau Sirip," kata kerabat yang menolak namanya dituliskan itu di sela-sela proses pencarian kepala Ambok yang dipimpim Kapolsek Nongsa, Komisaris Polisi Arthur Sitindaon, di hutan Dam Duriangkang, Kamis (23/10/2014) siang. 

Sampan yang dibeli Ambok ditelusurinya saat diketahui Ambok telah hilang pada Minggu (19/10/2014) lalu. Sampan itu akhirnya ditemukan di ujung Dam Duriangkang, atau lebih dekat masuk dari hutan lindung Bumi Perkemahan dalam kondisi hancur. 

"Kelihatannya sampan yang dibeli itu dihancurkan setelah mayat Ambok dibuang," duga pria ini. 

Ia mengatakan pada malam terakhir itu, yang berkomunikasi dengan Ambok adalah istrinya, Sartika atau biasa disapa Tanri. Pada Kamis (16/10/2014) malam pukul 20.00 WIB, Ambok mengatakan kepada istrinya untuk agar diganggu pada malam itu karena ia ada pekerjaan. 

Selain itu, Ambok mengatakan pada Tanri jika ponselnya akan diletakkan dalam jok motor, 
Yahama Vega warna hitam BP 3538 HG, yang sampai saat ini juga belum ditemukan. 

"Satu jam kemudian istrinya punya firasat tidak enak hingga menelepon sampai puluhan kali, tapi tetap tidak diangkat. Namun sampai Jumat pagi pukul delapan, ponsel Ambok sudah tidak aktif lagi ketika dihubungi," jelasnya. 

Pada Jumat sore itu, pihak keluarga sudah kebingungan mencari Ambok. Diketahui, Ambok terakhir kali bersama Pardede. Sore itu juga keluarga menghubungi Pardede dan meminta anggota Yonif 134/Tuah Sakti itu untuk mendatangi kediaman Ambok.

"Kalau Abang (Pardede, red) tidak merasa bersalah, tolong datang ke sini (rumah Ambok di Kavlin, red). Terangkan kepada istrinya," kata kerabat Ambok ini. 

Tak lama kemudian, Pardede muncul seorang diri menggunakan sepeda motor. Namun Pardede, kata dia, tidak banyak bicara ketika itu. Bahkan Pardede terkesan menghindar. 

Dia menambahkan, jelang Sabtu dinihari pihak keluarga bersama Pardede dengan menggunakan lima sepeda motor, berangkat ke Dam Duriangkang untuk mencari Ambok. Pihak keluarga berboncengan dengan empat sepeda motor sementara Pardede seorang diri mengendarai sepeda motornya.

Di dalam hutan Dam Duriangkang yang gelap gulita, Pardede melaju kencang meski kondisi jalan yang dilintasi buruk. Bahkan keluarga dan kerabat Ambok sempat tertinggal jauh dan sempat nyasar. 

Mengetahui keluarga Ambok tertinggal, Pardede berhenti di tengah jalan untuk menunggu. Namun ketika itu Pardede kembali melanjutkan perjalanannya setelah melihat dari kejauhan rombongan keluarga Ambok. 

"Pada saat tiba di lokasi penebangan, Pardede teriak-teriak memanggil nama Ambok. Tak lama, kami pun pergi. Tapi sulit ketika itu untuk berbicara sama Pardede karena sejak awal dia sudah mencoba menghindari pembicaraan," ujarnya. 

Merasa pencarian tengah malam itu tak ada hasil, pihak keluarga memutuskan untuk menghentikan pencarian di lokasi tersebut. Lagi-lagi Pardede melaju kencang hingga meninggalkan keluarga Ambok. 

Keterangan mengejutkan justru terlontar dari salah seorang keluarga Ambok lainnya, yang dituturkan langsung kepada Kapolsek Nongsa, Komisaris Polisi Arthur Sitindaon. Dia meyakini Ambok telah dieksekusi di dalam hutan. Namun saat itu ia yakin kepala Ambok belum dipenggal. 

"Ambok (sepertinya) dilumpuhkan di hutan ini dan sempat diseret. Setelah itu Ambok dimasukkan ke dalam goni (karung dari rami, red). Dilihat dari kawat yang digunakan, Ambok dipikul oleh dua orang, depan dan belakang menggunakan sebatang kayu," kata anggota keluarga yang juga meminta pewarta agar namanya tidak ditulis itu. 

"Saya menduga Ambok dibawa menggunakan mobil ke hutan bumi perkemahan, karena sampannya sudah ada di sana. Setelah di atas sampan barulah kepalanya ditetak (dipenggal, red). Untuk menghilangkan barang bukti darah, kepala dicelup-celupkan ke air dan sampan dibersihkan," kata dia. 

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh, dua orang telah diamanakan Polresta Barelang. Diduga, kedua pria yang sedang menebang hutan itu langsung diamankan untuk dimintai keterangannya. (*)

Editor: Roelan/Batamtoday

Mendaftarlah !!! Lomba Nulis tingkat Pelajar Di Batam

Ikuti, Lomba Nulis tingkat Pelajar
BATAM HARI INI - Lingkungan hidup sehat memerlukan sarana sanitasi yang baik. Sejak 2011, Australia dan Pemerintah Daerah di Indonesia telah bekerjasama meningkatkan infrastruktur sanitasi demi penyehatan lingkungan di Indonesia.

Kami mendorong para pelajar SMP di seluruh Indonesia untuk mengenal lebih dekat keberadaan sarana dan proses pengelolaan sanitasi di lingkungan sekitarnya, kemudian menuangkannya  dalam bentuk esai.  Bagikan inspirasi dan aspirasi terbaikmu kepada dunia melalui kami. Esai terbaik akan mendapat hadiah menarik dan disebarluaskan dalam publikasi INDII.

Ketentuan Peserta lomba
1.    Peserta merupakan pelajar SMP yang masih aktif (melampirkan salinan kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah)
2.    Peserta mengirim data diri bersama dengan materi lomba kepada panitia melalui alamat email esaipelajar@yccp-indonesia.org
Ketentuan materi lomba
•    Esai berisi pengetahuan, pandangan dan pengalaman pelajar tentang pembangunan dan penggunaan sarana sanitasi di lingkungan sekitarnya.
Bahan rujukan perbandingan:
o    http://id.wikipedia.org/wiki/Sanitasi
o    Pencarian internet dengan kata kunci “septik tank komunal” dan “sanitasi untuk anak Indonesia”
•    Esai ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Format penulisan: panjang 1.000 – 1.500 karakter, Spasi 1,5 huruf : Times New Roman    Size : 12
•    Format judul email: Nama_esai Sanitasi_Judul karya
contoh: Sinta_ esai sanitasi_Lingkungan bersih dan nyaman
•    Esai yang dikirimkan merupakan karya asli dari pelajar yang belum pernah dimuat di media mana pun dan memenangkan lomba sejenis
•    Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu esai
•    Peserta bisa mengirimkan naskah dalam bentuk softcopy (elektronik) dan hardcopy (tercetak) kepada panitia, melalui alamat berikut:
o    esaipelajar@yccp-indonesia.org (softcopy)
dan atau
o    jalan Tebet Dalam IV nomor 11 Jakarta Selatan 12810 (hardcopy)
•    Semua karya yang dikirimkan menjadi milik panitia
•    Esai ditunggu selambat-lambatnya : 31 Januari 2014 (waktu internet atau cap pos)
•    Pelanggaran dari ketentuan lomba bisa menggugurkan kepesertaan
•    Pemenang akan diumumkan situs www.yccp-indonesia.org/hibahsanitasi dan pemenang akan dihubungi melalui surat dan telepon (bila ada) oleh panitia melalui nomor telepon 021 83707380 (YCCP)
•    Keputusan juri bersifat mutlak

Hadiah:
Setiap pemenang akan mendapatkan gadget
•    Juara 1:  Netbook senilai Rp. 3.500.000 + diundang ke Jakarta (membawa surat izin orang tua dan sekolah) untuk acara penutupan program pada bulan April atau Mei 2015 di Jakarta
•    Juara 2: Tablet senilai Rp. 2.000.000
•    Juara 3: Tablet senilai Rp. 1.000.000

Dilarang Transaksi Pakai Valas Di Batam


BATAM HARI INI – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Polda Kepri akan menindak setiap orang atau lembaga yang menggunakan mata uang asing atau valuta asing (valas) dalam melakukan pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di Kepri, khususnya Batam. Ketentuan itu merupakan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

”Saya minta Kapolda (Kepri) dan jajarannya untuk segera mengimplementasikan (aturan tersebut, red) sehingga ada efeknya, ditertibakan (money changer) yang ngak punya izin dan (orang atau lembaga) yang masih menggunakan uang

asing,” pinta Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol Suhardi Alius pada acara penandatanganan Pokok-pokok Kesepahaman antara Kepala Kantor Bank Indonesia Kepri, Gusti Raizal Eka Putra dengan Kepala Polda Kepri, Brigjen Pol Arman Depari.

MoU itu menyangkut koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (Kupva) di Kantor BI Kepri, Batamcenter, Rabu (22/10).

Menurut dia, upaya penertiban tersebut merupakan wujud keseriusan pihak Kepolisian dalam penegakan hukum dan demi menjaga agar mata uang rupiah tetap jadi tuan rumah di negeri sendiri. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran dan penukaran valas yang tidak tepat juga rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan dengan tidak wajar, sehingga menyalahi hukum.

”Kita sudah identifikasi ada tujuh provinsi dimana tercatat ada transaksi dan penggunaan mata uang asing yang cukup besar, salah satunya Batam (Kepri). Maka itu, aturan harus ditegakkan dan diimplementasikan,” kata jenderal bintang tiga tersebut.

Suhardi juga meminta agar Kapolda Kepri dan jajarannya untuk memberi perhatian khusus dan mengadakan coaching clinic (pelatihan) serta menyosialisasikan aturan tersebut hingga ke tingkat Polsek di seluruh Kepri, mengingat aturan ini masuk kategori aturan hukum yang sifatnya khusus (lex specialis).

”Nanti akan ada proses dan protap (prosedur tetap) nya,” ujarnya.

Meski begitu, sambungnya, masih akan ada sosialisasi pada masyarakat luas sebelum kebijakan tegas itu benar-benar diterapkan. ”Segera dikumpulkan dan disosialiasikan, jadi nanti ketika sudah sosialisasi dan (melanggar aturan) masih dilakukan maka harus ada tindakan,” jelasnya.

Sementara itu, Ronald Waas, Deputy Gubernur BI mengatakan kegiatan penandatanganan antara BI KPw Kepri dengan Kapolda Kepri  merupakan tindak lanjut dari penandatangan pedoman kerja antara Bank Indonesia dan Kepolisian Negara RI bulan lalu, agar terjadi sinergi kelembagaan khususnya di bidang penegakan hukum.

”Ruang lingkup kerja samanya tentang tukar menukar data dan informasi, pengamnaan dan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) dan juga sosialisasi,” kata Ronald saat memberi sambutan, kemarin.

Adapun penerapan rupiah sebagai mata uang resmi di lingkup wilayah NKRI karena memiliki tiga dimensi, yakni hukum, kebangsaan, dan ekonomi. Dari dimensi hukum, ada aturan yang menjadi landasan antara lain UU Bank Indonesia, UU Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Menteri (Permen) Perdagangan tentang Pencantuman Barang dan Jasa yang mewajibkan menggunakan rupiah dalam transaksi pembiayaan, baik tunai maupun non-tunai. Sedangkan dari sisi kebangsaan, penggunaan rupiah mutlak diperlukan guna meneguhkan bahwa wilayah tersebut menjadi bagian dari NKRI.

”Contohnya dulu ketika Pulau Sipadan dan Ligitan diperebutkan (dengan Malaysia), kita kalah karena di daerah itu menggunakan mata uang asing,” terangnya.

Sedangkan dari dimensi ekonomi dan bisnis, transaksi valas menyebabkan peningkatan permintaan valas di dalam negeri sehingga rupiah tertekan. Hal ini mengakibatkan stabilitas ekonomi rentan terhadap gejolak ekonomi dan kepercayaan masyarakat domestik menurun. ”Untuk menguatkan ekonomi, kita harus menguatkan martabat rupiah baik di dalam maupun di luar negeri,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo mengatakan letak Kepri yang berada di jalur pelayaran dan perhubungan strategis dunia sekaligus menjadi lokasi strategis pembayaran perdagangan internasional membuat Kepri harus menunjukkan jati dirinya, dalam hal ini menggunakan rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia.

”Kegiatan sistem pembayaran dan penukaran mata uang asing ini dilakukan oleh mereka yang punya uang melimpah. Maka itu, agar tidak terjadi kejahatan diperlukan aturan dan pengawasan dari berbagai pihak pemangku kebijakan,” sebutnya. (bp/rna)

Dicari, Model Terbaik, Tercantik, dan Berwawasan Luas Di Batam

Dicari, Model Terbaik, Tercantik, dan Berwawasan Luas
BATAM HARI INI – Tim juri Batam International Fashion Week (BIFW) mulai mengaudisi calon model di Gedung Sumatera Convention Centre (SCC), Rabu (22/10). Dari 32 peserta yang mendaftar, sepuluh di antaranya lolos ke tahap seleksi selanjutnya.

”Sepuluh model ini pun belum fix. Kami masih akan terus menyeleksi,” kata Adibuana, satu tim juri BIFW.

Pemilik Adibuana Professional Makeup Artis Jakarta itu, mengatakan pihaknya mencari model yang berbakat. Yakni, model terbaik dari yang terbaik, tercantik, dan berwawasan luas.

Kesepuluh model tersebut terdiri dari tujuh wanita dan tiga pria. Seusai audisi, tim juri masih menatar ulang untuk memberikan pemahaman seputar modelling kepada para model yang terpilih.

Erdan, juri lainnya, mengatakan audisi akan dilanjutkan hari ini, Kamis (23/10). Pihaknya masih membutuhkan tiga puluh orang lagi untuk dilibatkan dalam BIFW.

Pria yang berprofesi sebagai perancang busana ini menitik-beratkan pada kelihaian para model berjalan di atas catwalk. Para calon model BIFW, setidaknya, sudah tidak kagok berjalan di atas catwalk. ”Idealnya sih, mereka juga harus tinggi. Minimal 170 sentimeter. Tapi kalau untuk tinggi yang seperti itu kayaknya susah,” ujarnya.

Erdan mengundang seluruh putra-putri terbaik Batam dan Kepri untuk ikut ambil bagian dalam perhelatan besar ini. Ia pun tidak menutup kemungkinan bagi model-model Singapura maupun Malaysia untuk ikut serta. Sebab, nantinya BIFW juga akan diramaikan oleh desainer Singapura dan Malaysia.

Ia optimis dapat menemukan empat puluh model. Kalau tidak, mau tidak mau, ia harus meminta bantuan dari para model Jakarta.

”Semaksimal mungkin kami akan mencari di sini (Batam-Kepri). Pertama, untuk meminimalisir biaya. Dan kedua, kalau modelnya dari Batam kan setidaknya, nama mereka juga ikut terangkat. Ini Batam Internasional Fashion Week lho,” ujarnya.

Tim juri BIFW akan menggelar audisi mulai dari pukul 11.00 WIB hingga 17.00 WIB. Para model yang hendak mengikuti audisi cukup datang ke Sumatera Convention Centre dengan membawa biodata diri. Calon peserta wanita wajib mengenakan setelan legging hitam dan atasan hitam ketat. Sementara calon peserta pria mengenakan celana jeans dan kaos putih polos.

”Yang penting datang dulu. Asal datang, pasti akan kami audisi,” katanya.

BIFW 2014 merupakan sebuah ajang peragaan busana pertama di Batam yang menampilkan karya-karya desainer kondang dari Jakarta Fashion Week (JFW). Bahkan juga karya-karya dari desainer papan atas Singapura dan Malaysia.

Acara akan ditaja pada akhir November nanti. Dan bukan hanya peragaan busana dari model-model profesional asal Jakarta dan Batam saja yang akan hadir. Melainkan juga pameran fashion, bridal, aksesori tas, dan sepatu baik dari Jakarta maupun Batam. Dan yang paling utama, ajang Pemilihan Puteri Indonesia Kepulauan Riau 2014. (bp/ceu)

Ingat, Rempang Galang Batam Masih Tetap Status Quo

Hutan Rempang - Galang Batam
BATAM HARI INI – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan menguatkan putusan PTUN Tanjungpinang di Batam dengan membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 463 tahun 2013 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Kepri, Senin (8/9) lalu. Keputusan di tingkat banding tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), karena Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tak melakukan kasasi.

”Setelah dinyatakan batal, SK 463 tak bisa dijadikan rujukan lagi,” beber Deputi Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha Badan Pengusahaan (BP) Batam, Istono, kemarin.

Untuk itu, dikaitkan dengan SK Menhut 867 yang menyebutkan SK Menhut 463 masih berlaku diangap Istono cacat hukum, bahkan keputusan tersebut menimbulkan kerancuan.

”Karena saya bukan orang hukum. Istilah hukumnya, mengutip pendapat dari pakar hukum, SK 867 cacat hukum karena masih mencantumkan SK 463 masih berlaku,” ujar Istono.

Meskipun SK Menhut 867 mengeluarkan keputusan baru, namun bukan revisi maupun pengganti aturan sebelumnya. ”Logika berpikir praktisnya, kalau revisi ataupun diganti, harusnya aturan yang lama tidak berlaku. Namun ini tidak,” ungkapnya.

Munculnya SK Menhut 867, menurut Istono, hanya melepaskan kawasan yang masuk Daerah Penting dalam Cakupan Luas Bernilai Strategis (DPCLS). Sementara kawasan yang non DPCLS, status hukumnya masih sama. Seperti halnya kawasan Rempang dan Galang (Relang) maupun Tajungundap, serta kawasan lainnya masih tetap status quo.

Kawasan Rempang Galang, menurut Istono, masih menjadi konflik kewenangan antara BP dengan Kemenhut. “Dasar hukum, Undang-undang (UU) yang dimiliki BP Batam bersifat khusus, bertemu dengan UU yang bersifat general (umum),” katanya.

Tumpang tindih kewenangan hak pengelolaan lahan (HPL) yang menjadi kewenangan BP Batam sesuai dengan peraturan perndang-undangan dengan aturan kehutan yang bersifat penunjukan. Hal tersebut mulai dipersoalkan sejak tahun 2000an. ”Padahal sebelumnya tak pernah dipersoalkan,” ungkapnya.
Istono menjelaskan, melalui Kepres 28 tahun 1992, kawasan wilayah kerja BP Batam hingga Relang. Kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas untuk menarik investasi.

”Bayangkan dari 1992 sampai dengan sekarang, belum ada kejelasan. Ini merupakan kerugian besar, kehilangan peluang menarik investasi,” ungkapnya.

Dalam Perpres 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sudah dijelaskan peruntukan wilayah Relang.
Menurut Istono, sebagus apapun pembangunan dan infrastruktur, tanpa adanya ketersediaan lahan, tidak akan ada penambahan investasi. “Semakin banyak investor yang masuk, makin banyak kebutuhan lahan kita,” ucapnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik kehutanan ini membutuhkan kearifan untuk penyelesaiannya. ”Spiritnya pro investasi serta bisa cepat melakukan penyelesaian, kalau tidak diselesaikan kami sudah jenuh mengingat lahan kita sudah habis,” bebernya.

Direktur Humas dan PTSP BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengaku banyak pengusaha atau investor luar negeri yang menunggu kejelasan status lahan. “Banyak yang menunggu,” singkat Djoko.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Batam, Ahmad Makruf Maulana mengatakan bahwa terbitnya SK Menhut 867 sudah mengakomodir tuntutan Kadin dan sesuai harapan masyarakat. Di mana semua kawasan perumahan dan perkantoran terlepas dari status kawasan hutan lindung.

Menurut Makruf, meski dalam SK Menhut 867 dikatakan bahwa SK 463 berlaku, itu tidak berlaku untuk kawasan DPCLS Batam. Di mana menurutnya SK 463 lebih mengatur kepada kawasan hutan non Batam atau pun non DPCLS.

”Jadi SK 867 ini sudah lebih spesifik untuk membebaskan kawasan DPCLS di Batam. Kalau SK 463 yang lalu, itu lebih mengatur kawasan hutan se-Kepri,” katanya.
Menurut Makruf, terbitnya SK Menhut 867 ini dilatar belakangi permohonan Kadin dan Pemerintah. Ini juga mengukuhkan surat dari Menteri Kehutanan ke DPR RI nomor S375/Menhut-II/2013 tentang permohonan pelepasan kawasan hutan yang masuk DPCLS.

”Jadi ini juga sudah dimohonkan sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan, itu adalah hak DPR RI. Jadi SK 867 itu pengukuhannya,” jelasnya.
Menurut Kadin semua keinginan sebagian besar warga sudah terpenuhi. Kadin yang berhasil menggugat SK Menhut 463 untuk dibatalkan menemui titik terang dengan terbitnya SK 867. Di mana semua warga bisa mengagunkan sertifikat rumah di bank. (bp/hgt/ian)

Inilah UMK Batam 2015

UMK Batam 2015
BATAM HARI INI – Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2015 terancam buntu lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu terlihat dari rapat pembahasan UMK kelima antara perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan Pemko Batam yang tak menyepakati item-item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti biaya transportasi ke tempat kerja. Padahal, angka KHL akan jadi patokan penentuan UMK Batam 2015.

Pembahasan UMK Batam kemarin di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Seperti pembahasan sebelumnya, semua anggota Dewan Pengupahan hadir. Ada perwakilan serikat pekerja dari SPMI, SPSI, dan SBSI. Sedangkan perwakilan pengusaha dihadiri Yanuar Dahlan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kadisnaker Batam Zarefriadi hadir memimpin pembahasan.

Rapat yang awalnya santai itu menjadi tegang saat penentuan soal transportasi pekerja. Menurut Zarefriadi, perwakilan Apindo dan pekerja tak sepakat soal besaran angka transportasi. Jika pekerja ingin transportasi dihitung dua kali Pergi-Pulang (PP) seperti kondisi di lapangan, dimana banyak pekerja yang naik angkutan dua kali ke tempat kerjanya, perwakilan Apindo menolak. Apindo tetap berpatokan pada isi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012. Di SK itu, transportasi hanya dihitung sekali PP.

”Tidak ada titik temunya, lantaran Apindo tidak setuju trasportasi itu lebih dari satu kali dalam sehari,” ujar Zarefriadi.

Perwakilan serikat pekerja, Muhamad Mustofa, mengatakan pekerja mengusulkan tranportasi dengan sistem 2 kali PP sesuai dengan kondisi di lapangan.

”Itu adalah riil yang dikeluarkan pekerja saat dia berangkat kerja. Karena janji-janji pemerintah untuk bus gratis untuk pekerja sampai sekarang tidak ada,” katanya.

Ia menambahkan pembahasan transportasi sesuai undang-undang dan terhitung biayanya dari rumah. Menurutnya, para buruh mengeluh kekurangan pada biaya transportasi. “Ini tidak ada titik temunya, maka masing masing kami (pekerja dan Apindo, red) akan membawa angka yang berbeda ke Wali Kota Batam. Dari serikat pekerja maunya tinggi dan dari pengusaha maunya rendah,” katanya.

Perwakilan pengusaha enggan berkomentar soal buntunya pembahasan UMK tersebut.

Meski pembahasan UMK buntu, kemarin pengusaha dan pekerja ternyata sudah punya usulan nilai KHL. Pengusaha mengusulkan angka sekitar Rp 2,1 juta, sedangkan pekerja Rp 2,5 juta.

Jika dibandingkan dengan KHL Batam sepanjang tahun ini, usulan pengusaha sesuai dengan KHL yang kisarannya sekitar Rp 2,1 juta seperti KHL bulan September yang besarnya Rp 2.158.476 dan KHL Oktober yang besarnya Rp 2.157.911. Namun, jika patokannya adalah UMK Batam yang tahun ini sudah di atas KHL yakni Rp 2,4 juta, maka usulan pekerja juga beralasan.

Karena selama ini, nilai UMK Batam tak pernah turun. Di tahun 2011, misalnya, UMK Batam besarnya Rp 1,18 juta, jadi Rp 1.402.000 di tahun 2012. UMK Batam naik tinggi di tahun 2013 dengan besaran mencapai Rp 2.040.000. Lalu di tahun 2014, UMK Batam naik menjadi Rp 2.422.092.

Menurut Zarefriadi, karena tak ada kesepakatan, pembahasan yang mestinya mengerucut ke soal angka KHL, batal. “Pembahasan hari ini tidak ada penentuan angka KHL karena dari pengusaha dan serikat pekerja angkanya sangat jauh sehingga kita tidak bisa menentukan,” katanya.

Alotnya pembahasan UMK kemarin membawa imbas kepada massa pekerja yang berkumpul di depan kantor Disnaker Batam. Puluhan buruh geram karena pembahasan berjalan lama dan salah seorang diantaranya memecahkan kaca pintu kantor. (bp/cr3/gas)

Menengok Pameran TTI Di Batam

Pameran TTI jadi Ajang Tepat Gaet Wisatawan
BATAM HARI INI – Pameran pariwisata, pedagangan, dan investasi (tourism, trade, investment expo) atau disebut Batam TII Expo 2014, telah dibuka Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepri, Guntur Sakti mewakili Gubernur Kepri H Muhammad Sani di Mega Mall Batamcentre, Kamis (16/10). Batam TII Expo yang diikuti daerah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia dari Kamis (16/10) hingga Minggu (19/10) ini, pilihan tepat sebagai ajang menggaet wisatawan.

”Kenapa saya katakan ajang yang tepat? Karena tahun 2013 lalu saja, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batam 1,3 juta jiwa. Kunjungan ke wisatawan ke Kota Batam ini, merupakan nomor tiga terbesar di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Jadi, sudah tepatlah menjadikan Batam TTI Expo 2014 ini mempromosikan potensi wisata dan produk-produk berbagai daerah di Indonesia,” ujar Guntur di sela-sela pembukaan pameran ini, kemarin.

Tidak menuntup kemungkinan, lanjut Guntur, hasil pameran ini terjadi kontak bisnis penyelenggara biro perjalanan pariwisata dengan berbagai daerah tujuan di Indonesia.

”Siapa tahu, dari sekian banyak wisatawan yang datang ke Batam, ada yang tertarik ke daerah peserta pameran. Atau, ada wisatawan yang juga sekaligus investor, menanamkan minatnya membuka usaha di tempat peserta pameran,” kata Guntur memberikan contoh.

Sementara itu, Direktur PT Aira Mitra Media, Nurhadi selaku penggagas awal Batam TII Expo pun mengakui bahwa jumlah peserta Batam TII Expo tiap tahun terus mengalami peningkatan. Itu menunjukkan, daerah yang menjadi peserta Batam TII Expo merasakan manfaat dari pameran ini.

Batam TII Expo, lanjut Nurhadi, merupakan agenda tahunan perusahaan yang dipimpinnya bekerja sama dengan mitra lokal PT Batam Promo Indonesia. Tahun ini, merupakan tahun keenam digelar kegiatas serupa di Batam. Respons berbagai daerah mengikuti pameran ini, terlihat dari hadirnya Drs Hermansyah selaku Wakil Bupati Langkat, Sumatera Utara dan lainnya.

Pembukaan Batam TII Expo 2014 ini, juga dihadiri Wakil Ketua Kadin Kepri Bidang Investasi dan Promosi, Jadi Rajagukguk yang menyambut gembira pelaksanaan pameran ini. Menurutnya, tahun 2015 sudah diambang mata sudah berlaku masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Yang paling terasa sekali dampak MEA tersebut adalah Batam sebagai daerah perbatasan.

”Dengan hadirnya pameran Batam TII Expo 2014, merupakan bagian dari persiapan-persiapan menghadapi MEA. Apa yang menjadi tujuan dalam pameran ini, semoga tercapai dan membawa dampak yang bagus bagi kemajuan daerah,” harap Jadi yang juga Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI) Batam dan Kepri ini.

Batam TII Expo 2014 ini, selain berpromosi juga ada transaksi riil produk unggulan daerah. Ada juga daerah yang membawa contoh-contoh produk unggulan. ”Jika ada investor yang berminat menanamkan modalnya ke suatu daerah, silakan langsung datang ke pameran,” terang Jadi.

Jadi yang juga Direktur PT Batam Promo Indonesia selaku mitra lokal PT Aira Mitra Media, menambahkan, penonton yang menyaksikan pameran ini akan dihibur pertunjukkan kesenian berbagai daerah peserta. ”Datanglah ramai-ramai ke pameran. Siapa tahu Anda bisa bernostalgia dengan daerah asal Anda yang mengikuti pameran,” ujar Jadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pameran ini didukung Pemprov Kepri, Pemko Batam, Kadin Provinsi Kepri, Kadin Batam, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat.

Peserta Batam TTI Expo 2014 terdiri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka Barat, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Berikutnya, Dinas K-UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Badan Perizinan Kabupaten Keerom, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kertanegara, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mahakam Hulu.

Selain itu, ikut juga Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Bayuasin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna, Dinas K-UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi, Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Dinas K-UMKM dan Perdagangan Kabupaten Toli-Toli.

Peserta berikutnya dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Manado, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tanjungpinang, PT Harfam Jaya Makmur, dan dari berbagai daerah lainnya ikut serta dalam kegiatan pameran ini. (bp/ash)

Pengusaha Batam Kembali Diperas

Inilah empat pria parlente yang tertangkap karean memras pengusaha itu
BATAM HARI INI - Sering memeras pengusaha, empat pria yang mengaku dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan intelijen akhirnya berurusan dengan pihak berwajib.

Mereka ditangkap di Kepri Mall, sekitar pukul 21.00 WIB, Selasa (21/1) lalu.

Dari tangan para pria ini, polisi mengamankan dua senjata airsoft gun, uang puluhan juta dalam pecahan dollar dan rupiah.

Selain itu, turut diamankan sejumlah kartu tanda pengenal untuk mengelabui korban.

Kapolsek Batam Kota AKP Yoga Buana mengatakan, para pelaku ini tertangkap karena memeras Direktur PT Peng Yap M&E Systems Batam.(BP/ali)

BP Batam Perpanjang Kerja Sama Pengelolaan Arsip

ANRI dan BP Batam Perpanjang Kerja Sama Pengelolaan Arsip
BATAM HARI INI - Kantor Arsip Nasional RI (ANRI) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam bersepakat untuk meneruskan kerja sama dalam pengelolaan arsip.

Hal itu disepakati dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/mou) yang telah ditandatangani antara Kepala ANRI, Drs. Mustari Irawan, MPA dan Kepala BP Batam. Ir. Mustofa Widjaja, MM di ruang serba guna Soemartini, Kantor ANRI, di Jl. Ampera, Jakarta, Selasa (21/9).

Penandatanganan dihadiri oleh Kepala Biro Sekretariat dan Protokol, Endah Setiyaningroem; Kepala Kantor Perwakilan BP Batam, Soeratmi; dan Direktur Kearsipan Pusat ANRI, M Taufik.

MoU ini merupakan perpanjangan dari kesepakatan bersama sebelumnya yang akan berakhir pada bulan November 2014.

Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja, dalam sambutannya mengatakan, arsip memiliki peran penting dalam suatu organisasi, yaitu sebagai rekam jejak suatu peristiwa dan merupakan alat pertanggungjawaban, baik untuk pembuktian secara hukum maupun otentik.

Arsip juga merupakan salah satu sumber informasi terekam yang sangat penting dalam menunjang proses kegiatan administrasi, memudahkan pencarian data apabila diperlukan dalam waktu yang singkat, tepat dan akurat.

Kepala BP Batam berharap, kegiatan yang sudah terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan, tidak berhenti pada acara seremonial saja dan tidak kalah penting adalah mengimplementasikan MoU yang telah ditandatangani bersama tersebut, agar tidak hanya menjadi arsip belaka.

Pada kesempatan selanjutnya, Kepala ANRI, Mustari Irawan mengatakan, ANRI terus berupaya melakukan pembinaan kepada seluruh instansi dan lembaga dalam penataan kearsipan. Suatu organisasi akan dilihat pula dalam ketertiban dan kerapian pengelolaan arsipnya.

Mustari Irawan berharap, arsip statis BP Batam akan dapat diserahkan kepada ANRI sebagai arsip nasional.

Kepala Biro Sekretariat dan Protokol BP Batam, Endah Setiyaningroem menjelaskan, BP Batam saat ini sedang membangun Gedung Record Center di Sekupang, dimana kelak semua arsip BP Batam, sejak berdirinya Otorita Batam hingga menjadi BP Batam akan disimpan di Gedung Record Centre.

Dengan semakin besarnya suatu organisasi, peran arsip tidak dapat diremehkan. Karena akan semakin banyak dan semakin kompleks arsip yang dihasilkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengusahaan (BP) Batam terus membina sistem kearsipannya.

Ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam MoU tersebut, di antaranya pembinaan sistem dan pengelolaan arsip dinamis di BP Batam sesuai standar kearsipan, penyelamatan dan pelestarian arsip statis BP Batam, pengembangan unit kearsipan, pengembangan sarana dan prasarana kearsipan (pusat arsip), pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kearsipan di lingkungan BP Batam, serta kegiatan lain di bidang kearsipan. (bp/mta)

Big Push Strategy Perikanan Kota Batam



Opini Anda - Pesta demokrasi yang telah dilangsungkan secara maraton tahun ini, mulai dari pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden telah banyak menuai tanggapan positif dari masyarakat dunia, bahkan seorang pengamat politik dari Australian National University, Marcus Mietzner mengakui bahwa: There is no doubt that Indonesia is now Southeast asia’s most democratic nation, and this is something no one would have predicted in 1998.

Pernyataan ini tentu membuat kita bangga namun sekaligus menjadi tantangan untuk dapat terus mengawal janji-janji politik selama proses pesta demokrasi belangsung, baik janji secara nasional maupun daerah, agar dapat berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

Bila kita berbicara dalam konteks kota Batam, tentu pembangunan ekonomi harus didasari oleh potensi dan kondisi geografis yang dimiliki. Dengan luas perairan 601,35 Km2 terdiri 329 pulau besar dan kecil yang letaknya dihubungkan dengan perairan, tentu sektor perikanan budidaya dapat menjadi salah satu sektor yang menarik untuk terus dikembangkan.

Kondisi ini juga didukung oleh perputaran arus yang ada di wilayah perairan kota Batam yang merupakan bagian dari gugus selat Malaka, sehingga menjadikan daerah ini sebagai daerah yang subur bagi ikan dan organisme akuatik lainnya.

Jikalau melihat data produksi perikanan laut, nilai produksi perikanan kota Batam saat ini masih didominasi sektor perikanan tangkap dengan sedikit kontribusi dari sektor perikanan budidaya. Namun, jikalau praktek penangkapan yang umumnya bersifat llegal dan tidak bertanggungjawab ini terus dilakukan tentu akan menyebabkan status over fishing pada wilayah atau zona penangkapan tersebut.

Status over fishing ini tidak hanya berdampak menurunnya jumlah hasil tangkapan, juga rusaknya ekosistem di lingkungan perairan dan menurunnya pasokan pangan untuk konsumsi.

Oleh karena itu, pembangunan sektor budidaya menjadi sangat penting tidak hanya sebagai penggerak utama roda pembangunan ekonomi Kota Batam, juga sebagai sektor yang menjamin keamanan pangan dan peningkatan kualitas pangan bagi masyarakat.

Untuk membangun sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat diawali dengan pembentukan dan konsistensi penerapan Zona Produksi Perikanan Budidaya (Aquaculture Production Zone) yang dilindungi oleh peraturan daerah.

Walaupun kita mengetahui Batam telah memulai inisiatif untuk membentuk zona khusus perikanan di tahun 2007 dengan program Marine Management Area. Namun, tidak konsistensinya penerapan kebijakan tersebut menjadikan pembangunan sektor perikanan budidaya menjadi tersendat, bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran.

Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang terhadap kebijakan produksi perikanan dan sangat diperlukan kerja sama yang saling bersinergi antara masyarakat, praktisi, akademisi, dan stakeholder untuk bersama-sama membangun sektor perikanan budidaya di Kota Batam.

Untuk membangun industri budidaya yang dihadapkan pada beberapa tantangan berupa keamanan pangan dan kesehatan pangan, penulis mencoba menawarkan konsep Big Push Strategy yang dapat menjadikan Industri Perikanan Budidaya sebagai sektor sentral untuk membangun berbagai industri pendukung produksi seperti Industri Pakan, Industri sarana dan prasarana produksi perikanan (Saprokan), sektor perbankan, dan sektor teknologi yang sangat menarik untuk dikembangkan swasta, pemerintah, maupun perguruan tinggi.

Jika dibandingkan dengan sektor pertanian, penelitian di bidang perikanan budidaya masih terbuka luas. Saat ini, tidak hanya rekayasa genetik untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kualitas produksi, juga berbagai inovasi di bidang lingkungan sangat menarik untuk dikembangkan, salah satunya bagaimana menghambat komunikasi antar bakteri dengan mengaplikasikan senyawa yang bersifat menghambat, sehingga pada akhirnya permasalahan jumlah bakteri yang semakin meningkat bukan menjadi masalah karena kita sudah ”berdamai” dan justeru menjadikan bakteri sebagai pakan potensial bagi zooplankton dan beberapa komoditas ikan budidaya melalui teknologi Bioflok.

Penerapan teknologi di sektor budidaya sangat menarik, bahkan sektor ini juga dapat menjadi magnet untuk berdirinya industri pakan ikan yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Fakta menarik untuk industri budidaya adalah pakan berkontribusi terhadap lebih 70 persen ongkos produksi selama masa pemeliharaan.

Fakta menarik yang ditemui penulis dari mayarakat pembudidaya di Teluk Mata Ikan, Nongsa adalah bubarnya kelompok pembudidaya ikan lele dan gurami akibat naiknya harga pakan pellet dan cacing sutera yang tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi.

Penulis berpikiran, jika produksi pakan ada di Batam tentu akan bernilai strategis untuk mengurangi harga jual khusus untuk pembudidaya kota Batam, bahkan bernilai ekspor mengingat kondisi geografis yang dekat dengan dunia Internasional.

Berbagai permasalahan yang dialami banyak produsen pakan dunia di antaranya akibat tingginya harga bahan baku fish meal dan fish oil dapat kita konversi dengan penggunaan plant based meal untuk pengembangan komoditas ikan air tawar.

Tidak menutup kemungkinan juga teknologi Plant Based Meal ini dapat digunakan untuk pengembangan produksi ikan laut, salah satunya dengan menambahkan functional hydrolisates yang berfungsi untuk meningkatkan nilai protein pada pakan, meningkatkan nafsu makan, dan merangsang pembentukan sistem imun untuk memperkuat daya tahan tubuh ikan dalam melawan berbagai serangan penyakit infeksius.

Pembuatan functional hydrolisates ini bahkan dapat dilakukan di unit-unit Pelabuhan Perikanan, contoh di Nongsa, dengan memanfaatkan sisa produksi seperti kepala, tulang dan ekor ikan yang dikatalisis dengan menggunakan enzim pada suhu tertentu sehingga senyawa yang dihasilkan dapat berperan seperti fish meal dan fish oil.
Konsentrasi industri pakan yang saat ini banyak terpusat di Jawa Timur karena memiliki akses pemasaran melalui sarana pelabuhan Internasional dapat diambil alih Kota Batam yang juga memiliki fasilitas serupa dan bahkan lebih dekat dengan pasar potensial untuk pakan ikan seperti di wilayah Asia tenggara, Asia timur, dan kawasan Eropa. Jikalau ini berhasil, tidak hanya produksi budidaya perikanan Kota Batam yang meningkat, juga pertumbuhan ekonomi Kota Batam dan masyarakat pesisir semakin meningkat.

Tidak hanya sektor pakan, penerapan Big Push Strategy di sektor budidaya perikanan juga akan dilirik berbagai industri penyedia sarana dan prasarana produksi budidaya. Sektor ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena selama kegiatan produksi, para pembudidaya tentu membutuhkan berbagai sarana pendukung terutama untuk proses perbenihan, perbesaran, transportasi, dan pemasaran.

Sebuah studi oleh Hawawini & Viallet (2007) mengatakan, satu unit produksi budidaya mengeluarkan budget untuk pembelian sarana dan prasarana pendukung produksi sebesar 15-20 persen setiap siklus produksi. Jumlah ini tentu sangat besar bila industri budidaya sudah menggurita di Batam dan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Penerapan teknologi budidaya perikanan yang mengusung konsep eco-friendly tentu akan sangat menguntungkan untuk menjamin keasrian lingkungan Kota Batam serta sangat menarik untuk dikembangkan sebagai penyeimbang bagi berbagai kawasan industri yang ada di Kota Batam. Beberapa komoditas bahkan dapat digunakan untuk menetralisir kandungan bahan organik yang berlebihan di lingkungan perairan dan dapat dibudidayakan sebagai nilai tambah pada sistem produksi.

Konsep Big Push ini tentu dapat terlaksana bila ada good will dari pemerintah daerah untuk menjadikan salah satu wilayah Kota Batam sebagai zona produksi perikanan budidaya. Zona ini diharapkan tidak diganggu oleh aktivitas lain mengingat ikan budidaya sangat rentan terhadap perubahan kualitas lingkungan.
Konsep Big Push ini juga nantinya akan berdampak pada sibuknya aktivitas Pelabuhan Perikanan untuk memasarkan hasil produksi yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, juga untuk memenuhi kebutuhan eskpor. Dengan semakin kuatnya infrastruktur pendukung, Pemerintah Kota Batam juga dapat mengembangkan pelayanan jasa pengiriman ikan hias untuk orientasi ekspor.

Jika Singapura dengan natural resources yang terbatas untuk ikan hias dapat menjadi eksportir wahid untuk komoditas ikan hias, kenapa Batam tidak? Menurut data OIE, nilai ekspor dunia untuk ikan hias meningkat dari 37 juta dolar AS di tahun 1983 menjadi 140 juta dolar AS di tahun 1992.

Pada saat itu, Singapura menguasai 32 persen pangsa pasar ekspor dengan nilai ekonomi 70 juta dolar AS. Jumlah ini sangat besar dan jika Batam mampu memperoleh market pasar 10 persen saja dari nilai ekspor ikan hias global yang saat ini mencapai 4 miliar dolar AS, bisa dibayangkan kalau Batam dapat menikmati pembangunan tanpa harus mengorbankan lingkungan sekitar dengan limbah industri atau penjualan pasir ke negara tetangga.

Bisakah konsep Big Push ini diterapkan? Bisa, karena kita punya potensi dan teknologi. Sikap underestimate yang ditunjukkan para pengusaha pada sektor ini akibat kurangnya sosialiasi dapat dibalikkan dengan berbagai fakta bertahannya sektor ini dari terpaan krisis ekonomi dan perubahan paradigma sektor ini menjadi sektor yang lebih bersifat calculated risk. Semua komponen dapat dikalkulasikan dengan sistem perencanaan dan pengelolaan yang baik.

Jika Norwegia yang hanya bertumpu ada industri salmon dapat menggerakkan seluruh komponen perekonomian masyarakat, kenapa Batam dengan potensi komoditas budidaya yang beragam tidak mampu mewujudkan daerah ini sebagai kota megapolitan?

Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Daerah harus fokus mengembangkan dan mengawal produksi ikan ekonomis penting. industri budidaya kakap putih, kerapu, dan bawal bintang yang sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat dapat terus ditingkatkan disertai dengan potensi ekspor ikan hias dengan menjual jasa pemasaran yang didukung sarana infrastruktur yang kuat.

Di samping itu, akses transportasi hasil produksi antar pulau di Kota Batam harus dapat terintegrasi dalam satu sistem untuk menjamin keberlanjutan hasil produksi.
Akhirnya, diharapkan perwujudan pembangunan ekonomi Kota Batam dengan berbasiskan sektor perikanan budidaya dapat menjadikan Batam sebagai Bandar Dunia Madani. Semoga ***

Oleh: Ir. Arik Hariwibowo, M.Si – 
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam dan Romi Novriadi – Pengendali Hama Penyakit Ikan

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota Batam


Oleh : Dr. Alpano Priyandes, ST, M.Sc

Opini Anda - Berkembangnya Kota Batam yang secara fisik telah menjadi daerah metropolis berikut dengan masalah urbanisasinya, memerlukan strategi yang efektif dalam penataan ruang oleh Pemerintah Kota Batam beserta BP Batam sebagai pengelola kota, di mana tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kota merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang kota yang diharapkan.

Sesungguhnya tujuan utama dari penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian maka perlunya kualitas rencana tata ruang kota yang baik, konsistensi, adanya komitmen bersama, adanya peran serta masyarakat, dan mekanisme penataan ruang kota sepenuhnya didasarkan tuntutan integrasi (proses penyatuan), pro-bisnis, transparansi, akomodatif, responsif serta dapat menentukan skala prioritas sehingga penataan ruang menjadi efektif sebagai alat pengembangan wilayah.

Bila kita melihat permasalahan-permasalahan terkait dengan tata guna lahan, seperti konflik lahan, alih fungsi lahan, kawasan lindung, reklamasi pantai dan lainnya, adalah indikasi dari kurang optimalnya kinerja fungsi penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang.

Pengaturan tata ruang kota tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi maupun kota, di mana fungsi RTRW adalah sebagai: 1) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 2) Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi/kota, 3) Acuan mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi/kota, 4) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, 5) Pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah provinsi/kota, 6) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi, dan 7) Acuan dalam administrasi pertanahan. Sedangkan manfaat RTRW adalah mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah provinsi/kota; mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya; dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi/kota yang berkualitas.

RTRW pada dasarnya adalah data publik dan bukan rahasia, dengan demikian masyarakat berhak untuk memperoleh atau mengakses data tersebut. Alangkah baiknya apabila informasi rencana tata ruang kota dapat ditampilkan di ruang publik oleh Pemerintah Kota Batam dan/atau BP Batam sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui rencana pembangunan/pengembangan wilayah di kotanya, bahkan masyarakat dapat turut terlibat langsung dalam keseluruhan proses penyelenggaraan penataan ruang, karena pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan penataan ruang bersama-sama dengan pemerintah.

Dalam Pasal 60 UUPR menyebutkan, setiap orang berhak untuk: 1) Mengetahui rencana tata ruang; 2) Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 3) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 4) Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; 5) Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan 6) Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Sementara Pasal 65 UUPR menyebutkan, penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah melibatkan peran masyarakat melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kewenangan masyarakat diperjelas kembali pada Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 199 Ayat (2) yang menyebutkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.

Melihat pentingnya fungsi dan manfaat RTRW sebagai dokumen pembangunan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlunya perhatian kita bersama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kota yang telah diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau konflik-konflik dalam permasalahan penataan ruang.
Penataan ruang merupakan suatu tahapan dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Pada tahap penyusunan rencana tata ruang, bentuk peran masyarakat dapat berupa masukan dalam penyusunan sampai dengan penetapan rencana tata ruang melalui konsultasi publik serta kerjasama dengan pemerintah dan sesama masyarakat.

Pada tahap pemanfaatan ruang, bentuk peran masyarakat dapat berupa masukan kebijakan pemanfaatan ruang; kerja sama pemangku kepentingan (stakeholders); memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal; peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang; menjaga kepentingan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (hankam); serta investasi pemanfaatan ruang.

Sedangkan pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang, bentuk peran masyarakat dapat berupa masukan terkait arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif/disinsentif dan sanksi; memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang; pelaporan kepada instansi/pejabat berwenang atas dugaan penyimpangan; pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. ***

PEMKO BATAM

More on this category »

DPRD BATAM

More on this category »

BP BATAM

More on this category »

WALIKOTA BATAM

POLITIK BATAM

More on this category »

WAWAKO BATAM

INFO NASIONAL

More on this category »
 
Support : Creating Website | Awaluddin, SE | Batam Hari Ini, Esok dan Nanti
Copyright © 2011. Batam Hari Ini, Esok & Nanti - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger