Batam Terkini :


Sinergi untuk Menyelamatkan Pecandu Narkoba

BATAM HARI INI – Semakin meningkatnya prevelansi penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya tentunya diperlukan upaya yang konkret dari berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tersebut dikalangan masyarakat. 
Belum lagi Provinsi Kepri sebagai salah satu gerbang lalu lintas barang dan orang ke Indonesia tentunya menyimpan potensi kerawanan atas kejahatan narkoba. 

Meskipun segala upaya dalam menyelesaikan masalah Narkoba di Indonesia sudak banyak dilakukan oleh BNN ataupun penegak hukum lainnya, tetapi hingga saat ini pengguna narkoba belum juga berkurang, untuk itulah diperlukan Sinergisitas BNN dengan Instansi Pemerintah serta Komponen Masyarakat Dalam Rangka penyelamatan Pecandu Narkotika. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Komjen Pol (P) Ahwil Lutan, SH, MBA, selaku Koordinator Kelompok Ahli BNN dalam kegiatan “Focus Group Discussion (FGD) Sinergisitas BNN Dengan Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat Dalam Mendukung Tahun 2014 Sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba” yang bertempat di Ruang Serba Guna Loka Rehabilitasi Batam, Selasa (25/11). Dalam FGD tersebut dihadiri oleh kurang lebih 50 perwakilan instansi pemerintah yang ada di Kepri, LSM, kampus, maupun wakil dari pemuka agama dan tokoh masyarakat.  

Komjen Pol (P) Ahwil Lutan, SH, MBA menekankan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan kita semua dapat menyamakan persepsi terhadap bagaimana seharusnya menangani pecandu narkoba, agar mereka yang sebelumnya takut untuk melaporkan diri karena ancaman hukuman penjara menjadi paham bahwa mereka merupakan korban dan harus mendapatkan rehabilitasi untuk pulih. “Mereka (para pecandu) telah kehilangan masa lalu dan masa kininya, jangan sampai kehilangan masa depannya. Pendekatan yang dilaksanakan dalam menangani permasalahan narkoba sudah tidak bisa lagi melalui pendekatan hukum semata. Sudah saatnya ada pergeseran cara pandang bahwa pendekatan penegakan hukum dan kesehatan (melalui rehabilitasi) dapat berjalan secara simultan,”harapnya.

Sedangkan Kepala BNN Provinsi Kepri, Drs. Benny Setiawan, MH yang membuka acara tersebut menuturkan bahwa sinergisitas antar lembaga sangatlah diperlukan untuk menghambat perkembangan laju penyalahgunaan narkoba, “Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengakomodir berbagai dukungan kegiatan BNN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat, berbagai masalah yang timbul antar instansi kita diskusikan disini untuk dicarikan jalan keluarnya guna untuk kepentingan rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika demi mewujudkan masyarakat Kepri yang sehat tanpa penyalahgunaa narkoba,”terangnya.

Selain itu, Kepala BNN Provinsi Kepri, Drs. Benny Setiawan, MH  juga menambahkan sekarang ini permasalahan narkoba semakin memprihatinkan, banyak narkoba jenis baru berkembang secara cepat, hampir ada 251 jenis baru di dunia, dimana 35 jenis baru diantaranya ada di Indonesia. “Belum lagi ditambah dengan pengungkapan kasus narkoba yang relatif sedikit dibanding dengan yang beredar, padahal paradigma penanganan penyalahgunaan narkoba saat ini lebih humanis ke pemakai. Masyarakat perlu tahu bahwa para pecandu dan pemakai seharusnya direhabilitasi bukan dipenjara,”tegasnya. 

Salah satu narasumber lainnya, dr. Kusman Suria Kusumah, Sp.KJ, salah satu konsultan ahli bidang rehabilitasi narkoba BNN menginformasikan bahwa proses rehabilitasi yang dijalani oleh para pecandu narkotika diharapkan dapat mengurangi pasar yang berimbas pada turunnya permintaan narkoba dan memulihkan para korban penyalahguna narkoba.

“Konsep rehabilitasi ini merupakan proses pemulihan yang harus dilalui penyalahguna narkoba untuk menghentikan kecanduannya, yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk mengubah perilaku maladaftif menjadi adaftif agar dapat berfungsi secara normal sebagai manusia seutuhnya di masyarakat. Kebijakan rehabiltasi ini tentunya secara yuridis di topang oleh Peraturan Bersama antara BNN, MA, Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Jaksa Agung dan Polri mengenai penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi,”ungkapnya. (hk/r)

Rokok Luffman Diduga Beredar di Luar Batam

Rokok Luffman produk industri di Kota Batam
BATAM HARI INI - Ratusan dus rokok merek Luffman beredar luas di Padang, Pekanbaru, dan Jambi. Rokok tersebut ada yang dibawa dari Batam menggunakan jasa pengiriman, ada juga yang dibawa sendiri menggunakan kapal laut. 
" Rokok Luftman sangat diminati di luar Batam. Selain harganya murah, rasanya juga tak kalah nikmat dengan rokok yang sudah ada pita cukainya," kata Andri warga Padang yang sengaja datang ke Batam  membeli rokok Luffman, kemarin. 

Ia mengatakan, selain di Padang, rokok Luffman juga beredar luar di Pekanbaru dan Jambi. Namun untuk kedua daerah ini, ia tidak tahu siapa yang membawanya keluar. Rokoknya ditawarkan dengan harga murah yakni Rp6.000 per bungkus. Bila membeli satu pak Rp55.000. 

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Hubungan Masyarakat BP Batam Dwi Djoko Wiwoho yang dikonfirmasi soal ini, kemarin mengatakan akan mencabut izin bagi pengusaha yang melakukan perdagamngan rokok di luar kawasan FTZ. 

Pasalnya, meskipun BP Kawasan mengeluarkan izin tersebut, para pengusaha rokok di Batam untuk melakukan perdagangan keluar sangat dilarang dan tidak bolehkan karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pabean.

" Meskipun kami yang mengeluarkan izin, pengusaha tidak boleh melakukan peredaran rokok di luar Batam. Itu tidak di perbolehkan. Kalau ada yang ketahuan, perusahaan yang melakukan peredaran di luar kawasan izinnya akan kita cabut, " ujarnya. 

Namun disampaikannya, bahwa, meskipun BP Kawasan yang mengeluarkan izin tapi pihaknya terlepas dari pengawasan karena itu merupakan tugas dari pihak Bea-Cukai.

Kata Djoko, berdasarkan UU Kepabeanan perusahaan yang melakukan pelanggaran akan dipidana penjara dan paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp50 miliar.

Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Disperindag Kepri M Ikhwan tidak membenarkan rokok khusus kawasan bebas  beredar diluar Batam. " Peredaran rokok khusus kawasan yang diberikan izinnya hanya bisa beredar di kawasan free trade zone. Apabila ada pengusaha rokok yang melakukan penjualan di luar kawasan akan ditindak tegas, " katanya beberapa waktu lalu.

Hal ini terkait dengan banyaknya peredaran rokok diluar kawasan FTZ yang diduga dilakukan para pengusaha sendiri yang bekerjasama dengan para mafia di Batam. Seperti halnya rokok Merk Luffman, H Mild dan lainnya dengan mengambil keuntungan besar yang mengakibatkan kerugian negara. (HK/yus)

Dampak Demu Buruh, Investor Di Batam Takut

Dampak demo buruh, Investor di Batam Takut
BATAM HARI INI - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepri menyayangkan aksi demonstrasi dan sweeping yang dilakukan buruh pada Rabu (26/11) ke kawasan-kawasan industri yang ada di Batam. 
Aksi tersebut dinilai tidak hanya meresahkan, bahkan diduga sengaja untuk mengacaukan investasi di Kota Batam.

"Kami meyakini demonstrasi ini bukan perjuangan sesungguhnya dari pekerja. Ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mau mengacaukan investasi di Batam. Dan sasaran mereka semua adalah PMA (penanam modal asing). Mereka sengaja ditakut-takuti agar tidak berinvestasi di sini. Pemerintah jangan hanya tutup mata dan membiarkan hal-hal seperti ini terjadi setiap tahun," ujar Ketua Apindo Kepri Ir Cahya, kemarin. 

Cahya juga menuding bahwa selama ini pemerintah sangat lemah dalam menghadapi aksi-aksi demonstrasi pekerja yang dilakukan dengan kekerasan (sweeping,red). Hal tersebut dinilai telah memberikan angin segar kepada para pendemo, di mana mereka bisa memaksa pemerintah lewat aksi-aksi tersebut. Sehingga hampir setiap tahun pola serupa terus terjadi, dan semakin lama semakin tidak terkontrol. 

Cahya mengingatkan, pengusaha juga bagian dari masyarakat, di mana pihaknya sangat yakin masyarakat banyak yang tidak setuju dengan aksi-aksi demonstrasi seperti yang terjadi kemarin. 

"Ini benar-benar menunjukkan arogansi, tidak menghargai hukum, tidak menghargai pemerintah daerah dan aparat negara. Kalau aksi-aksi seperti ini dibiarkan, investor akan kabur semua, dan mau ditaruh di mana harkat dan martabat bangsa kita ini?" tanya Cahya.

Dikatakannya, setiap demonstrasi, pasti ada koordinator lapangan dan penanggung jawab utamanya. Jika aksi demonstrasi sudah di luar aturan, sweeping, rusuh dan anarkis, Apindo meminta penanggung jawab harus bertanggungjawab, dan aparat harus memproses. "Aparat jangan biarkan aksi-aksi seperti ini, mereka harus diproses," tegas Cahya. (pti)

5 PNS Kota Batam Kena Sanksi

Kepala BKD Kota Batam "M. Syahir"
BATAM HARI INI - Lima pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Batam akhirnya dikenai sanksi. 
Mereka dianggap lalai hingga menyebabkan Walikota Batam Ahmad Dahlan salah menyebutkan sila Pancasila, dalam upacara bendera di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Selasa (25/11).

"Kita sudah memberikan sanksi terhadap 5 orang staf panitia itu. Sanksinya langsung kita berikan usai upacara dilakukan, sesuai instruksi dari Pak Wali, kan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Batam, M Syahir, Rabu (26/11).

Menurut Syahir, sanksi yang diberikan berupa teguran lisan dan juga tertulis. Ditanya nama-nama PNS tersebut, Syahir enggan menyebutkan. 

"Sudah lah, jangan lagi diperpanjang," katanya.

Seperti diberitakan Haluan Kepri, pada Selasa (25/11), Walikota Batam Ahmad Dahlan bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT Korpri, Hari Kesehatan Nasional (HKN), Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-69, di Dataran Engku Putri, Batam Centre. Peserta upacara berjumlah ratusan orang, mereka adalah para guru se-Kota Batam, pelajar sekolah tingkat SD, SMP dan SMA, serta undangan. 

Tragisnya, walikota tidak lancar membacakan sila teks Pancasila. Seusai melafalkan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), walikota langsung loncat ke sila ketiga (Persatuan Indonesia), tanpa membacakan bunyi sila kedua (Kemanusian Yang Adil dan Beradab). 

Karena salah, sontak peserta upacara diam, tidak mengikuti pembacaan teks Pancasila oleh walikota. Sadar dirinya salah, walikota lalu meralat. "Saya ulangi," ujar walikota.

Ia kemudian mengulang dari sila kedua hingga kelima tanpa salah lagi.

Usai upacara, Dahlan melampiaskan kekesalannya. Ia memerahi lima orang panitia. 

Contoh Kurang Baik

Meski salah adalah sifat manusia, namun elemen masyarakat Batam menilai kesalahan melafalkan isi teks Pancasila oleh Walikota Batam Ahmad Dahlan, merupakan peristiwa memalukan.     

"Seorang Walikota yang pernah mengikuti Lemhanas, ini kejadian memalukan. Walikota telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan ratusan guru dan pelajar di Batam," kata Kordinator Koalisi Rakyat Bergerak (KRB) Kota Batam, Hubertus LD, mengomentari tidak hafalnya Walikota Batam Ahmad Dahlan isi teks Pancasila dalam upacara, Selasa lalu. 

Selain memalukan, Hubertus menganggap Walikota tidak mempunyai integritas terhadap bangsa dan negara. 

"Ini indikasi bahwa Walikota Ahmad Dahlan tidak memiliki integritas terhadap bangsa dan negeri ini. Ini mungkin 'tanda' yang ditunjukkan Tuhan kepada masyarakat Batam," katanya.

Menanggapi sanksi yang dikenakan kepada lima panitia upacara itu, Hubertus mengecamnya. Dengan telah dijatuhkannya sanksi, kata dia, Walikota telah menunjukkan bahwa dirinya adalah kepala daerah yang diktator. 

"Ini mencerminkan sifat kediktatoran Dahlan yang ditunjukkan ke bawahannya," ucap Hubertus.

Terkait peristiwa memalukan itu, Hubertus menyarankan Haluan Kepri meminta komentar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

Tison, warga Perumahan Bida Asri turut mengomentari kesalahan yang dilakukan Walikota Batam Ahmad Dahlan.  

"Pak Ahmad Dahlan itu sudah periode kedua jadi Walikota, nanti mau maju pemilihan gubernur di Kepri juga. Jadi, menurut saya itu memalukan," katanya. (tim)

Depresi !, Warga Baloi Batam Tewas Gantung Diri

Ujang Tewas Gantung Diri
BATAM HARI INI - Ujang (50), warga Baloi Mas Asri ditemukan tewas tergantung menggunakan tali nilon di sebuah ruko di kawasan itu, Rabu (27/11) sekitar pukul 07.00 WIB. Diduga Ujang tewas bunuh diiri. 
Sebelum ditemukan tewas, warga melihat Ujang hilir mudik di pemukiman itu. Namun warga tak tahu apa yang ada dalam pikiran Ujang. Warga juga tidak menyangka Ujang nekad mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. 

Tim Identifikasi Polresta Barelang yang datang ke TKP langsung mengevakuasi mayat Ujang dan membawanya ke Rumah Sakit BP Batam. Sampai saat ini belum diketahui  penyebab Ujang nekat  bunuh diri.

Kapolsek Lubuk Baja,Kompol I Nyoman Dewa ASN,yang turun ke lokasi mengatakan Ujang murni tewas bunuh diri.

" Jika dilihat dari kondisinya korban diduga bunuh diri. Mungkin depresi dengan penyakit kulit yang dideritanya" ujar Dewa.

Salah seorang sekuriti yang bertugas di perumahan Baloi Mas Asri,Jhon Chaidir menduga Ujang nekat bunuh diri, karena depresi dengan penyakit kulit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Terkadang, ia juga suka mengeluhkan penyakitnya itu kepada sekuriti dan tukang ojek di pemukiman warga ini.

" Penyakit Ujang ,semacam korengan yang menjalar di seluruh tubuhnya, mulai dari tangan,kaki,wajah,kepala,dan badannya,dan penyakitnya itu sudah lama dideritanya dan tak sembuh-sembuh," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, Ujang sempat mengatakan bahwa ia sudah bosan hidup,dikarenakan tidak tahan dengan penyakit yang dialaminya itu. Dan uangnya sudah habis untuk biaya berobat.

" Katanya ia sudah bosan hidup dan tak tahan lagi dengan penyakitnya. Uang sudah habis untuk beli obat dan sudah tidak bekerja lagi"jelas Jhon.

Jhon juga mengatakan bahwa sikap ujang berbeda dari hari  sebelumnya. Ia tampak gelisah dan selalu berpindah-pindah duduk. Ujang memang seharian berada disini. Bahkan ia sering tidur di pos sekuriti, karena tidak bekerja lagi.

Ujang juga mengatakan bahwa dirinya tidak berani pulang kampung dengan kondisinya saat ini,karena takut menjadi beban keluarga. Bahkan ia semakin kecewa karena tidak bisa mengurus BPJS karena tidak mempunyai KTP.(HK/cw94)

Siswi SD Nyaris Diperkosa

Siswi SD Nyaris Diperkosa
BATAM HARI INI -- Seorang siswi Sekolah Dasar (SD) nyaris diperkosa oleh Rasid (33) di rumah korban, Rabu (26/11) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.
Informasi di lapangan, pada saat kejadian itu bocah ingusan itu lagi sendirian berada dirumahnya tanpa ditemani siapa pun. Korban sendiri di rumah karena masuk sekolah siang dan ayahnya bekerja.

Mengetahui korban tidak ada temannya, pelaku datang mengetok pintu rumah dan masuk untuk meminta air minum. Melihat situasi kondisi sepi tak ada orang, Rasid pun langsung melancarkan niatnya untuk memerkosa korban di dalam rumah.

Aksi pelaku ini tergolong kejam. Soalnya, leher korban sempat dicekik hingga lebam dan berbekas. Untung korban memberontak dan berteriak. Sehingga jeritan korban terdengar warga. Tidak menunggu lama, warga berhamburan mendatangi rumah korban. Warga mendapati pelaku sedang mengenaikkan celananya. Sedangkan, korban menangis terus seakan-akan trauma.

Melihat bocah histeris menangis, sontak warga sekitar pun emosi dan langsung membabi buta pelaku hingga seluruh badannya bonyok. Habis dimassakan, seketika itu Rasid digotong ke Polsek Sagulung. Namun, siswi SD tersebut langsung dibawa warga kerumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam untuk berobat.

Di Polsek Sagulung, Rasid mengakui perbuatannya itu. Dikatanya, belum sempat memerkosa lantaran bocah tersebut berontak hingga mencekik lehernya, jadi warga setempat langsung menangkap pelaku bejat itu.

"Belum sempat pak, saya hanya buka celana dan baju saja. Anak itu langsung berontak hingga lehernya saya cekik jadi warga berdatangan menghajar saya," akunya Rasid di Polsek Sagulung.

Masih kata pelaku itu, ia nekat melakukan pemerkosaan itu untuk mengambil ilmu keperawanan muda. "Saya nekat melakukan hal itu untuk mengambil ilmu keperawanan muda. Karena saya belum nikah," ujar pelaku.

Sementara, abang sepupu korban yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan, kejadian pastinya tak tahu. Tapi yang jelasnya korbannya itu masih dalam keluarga dekatnya. Yang lebih sedihnya itu, ibunya korban itu tak ada lagi. Jadi ketika mengetahui kejadian itu rasanya agak emosi melihat pelaku. Korban tinggal bersama ayahnya di komplek sekolah itu.

" Saya dan korban itu masih ada hubungan keluarga, makanya saya datang ke Polsek ini untuk melaporkan perbuatan daripada pelaku. Beruntunglah pelakunya langsung ditangkap warga. Sedihnya itu, ibu korban ini tak ada lagi, dia tinggal sama ayahnya," ujar abang sepupu korban.

Kapolsek Sagulung, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Tumpak Manihuruk, membenarkan adanya kasus percobaan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Kasus tersebut akan diselidiki lebih lanjut.

"Saya sudah mendapat informasi masalah percobaan tersebut. Pelaku sudah diamankan, tapi saya belum tahu jelas masalahnya gimana. Saya masih di lapangan. Yang jelas, kasus tersebut akan kita selidiki terlebih dahulu," tutup kapolsek. (HK/ded)

Gonjang Ganjing Partai Golkar

Ketua Presidium Penyelemat Partai Golkar yang juga
Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono
NASIONAL  - Presidium Penyelemat Partai Golkar yang dipimpin Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono secara resmi melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) selaku ketum umum Golkar.

Agung Laksono Cs mengambil alih kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014) sore ini. 

"Pengelolaan DPP sudah kami ambil alih. Suratnya masih on the way ke Kemenkum HAM, dan Insya Allah akan kita terima hasilnya sore ini. Jadi kami ingin kepengurusan kami konstitusional dan mendapat legitimasi dari negara," kata anggota Penyelamat Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurut Agus, laporan kepada Kemenkum HAM adalah upaya meregistrasikan kepengurusan sehingga berpayung hukum lebih kuat. Dasar dari peregistrasian ini adalah Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

"Dalam ART disebutkan dalam pasal 13 soal pemberhentian pengurus lewat pleno. Ini sudah kami lakukan kemarin," ungkap Agus.

Oleh karena itu Agus yakin pihaknya dapat menggelar Munas pada Januari 2015 dengan lancar. Para pengurus DPD II pun tak perlu khawatir bila mendapat ancaman atau pun intervensi dari kepengurusan Ketum Aburizal Bakrie (Ical) ketika akan hadir di Munas Januari 2015.

"Maka itu saya katakan DPD II tak perlu khawatir kalau ada ancaman Plt (penggantian) karena itu tidak akan kami lakukan ketika sudah kami ambil alih. Keputusan yang sekarang sudah tak berlaku lagi," katanya.

Seperti diketahui, sejumlah petinggi Partai Golkar yang dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono membentuk dium Penyelemat Partai Golkar. Selain berisi Agung Laksono juga terdapat Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Laurens, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar dan Ibnu Munzir.

Presidium ini sebelumnya telah  menunjuk Muladi sebagai Ketua Munas, namun dia tak bersedia dan akan digantikan Yorrys Rawey.  Ibnu Munzir ditunjuk sebagai Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX.

Mereka tak peduli meski pun Ketum Aburizal Bakrie (ARB) ngotot gelar Munas pada 30 November 2014 di Bali. Mereka akan menggelar Munas tandingan pada Januari 2015

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan, pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar diambil berdasarkan derasnya aspirasi yang mengalir di rapat pleno Partai Golkar. Salah satu tugas Presidium Penyelamat Partai Golkar adalah menyelenggarakan Munas IX.

"Saya simpulkan, dibentuk dan ditetapkan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang apabila dipercaya akan saya pimpin langsung," kata Agung.

Semua peserta rapat pleno kemudian serempak mengatakan 'setuju' dan Agung langsung mengetuk palu. Selanjutnya, Agung juga meminta diberikan kewenangan untuk menunjuk anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar.

"Tugas Presidium singkat saja, menyelenggarakan Munas IX selambat-lambatnya Januari 2015, di Jakarta," ujar Agung.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie telah menetapkan Munas IX digelar di Bali mulai 30 November 2014. Keputusan itu diambil berdasarkan keputusan Rapimnas VII Partai Golkar yang digelar di Yogyakarta, setelah penyelenggaraan yang sempat ditetapkan di Bandung tidak mendapatkan izin, begitu pula saat dipindahkan ke Surabaya.

Editor: Surya /Batamtoday

Kapolresta Barelang : Tak Ada Kompromi Bagi Demo Buruh Anarkis

Kapolresta Barelang, AKBP Asep Safrudin
BATAM HARI INI - Kapolresta Barelang AKBP Asep Safrudin mengatakan untuk pengamanan demo buruh di Batam pada Rabu (26/11/2014) telah mengerahkan 1.200 personil Polisi yang disebar di sejumlah titik.

Dipaparkan Kapolres, pada awalnya berdasarkan pemberitahuan dari serikat buruh, unjuk rasa akan digelar di kantor DPRD Batam. Tapi kenyataannya, buruh tidak jadi ke dewan dan menggelar orasi di Simpang Panbil.

"Pemberitahuan tujuan di sini. Tapi memang teman-teman buruh yang tidak mau ke sini, apakah itu strategi teman-teman buruh," ujar Asep kepada wartawan di kantor DPRD Batam.

Saat aksi demo, lanjutnya, buruh sempat memblokir jalan raya sehingga mengganggu aktifitas warga. Lalu pihaknya melakukan kordinasi agar diberikan space jalan untuk satu mobil agar bisa dilalui masyarakat.

"Aktifitas warga, anak sekolah, yang mau belanja ke pasar dan lain sebagainya kan terganggu kalau jalan diblokir. Rekan buruh untungnya mengerti hal itu," katanya.

"Kita tidak kewalahan, tapi sangat menguras tenaga. Belum lagi ada aksi sweeping ke perusahaan," tambahnya.

Kapolres menambahkan, pihaknya telah melakukan upaya prefentif jauh hari sebelumnya dengan melakukan pertemuan dengan serikat. Bahkan, pihaknya telah menyampaikan permintaan buruh kepada Muspida.

"Saat rekan buruh titip suara ke Muspida, saya sampaikan. Namun buruh juga manusia, mungkin tidak merasa puas," ungkapnya.

Kapolres juga menyampaikan, pihak Kepolisian akan mengutamakan faktor keamanan dan ketertiban di masyarakat. Juga memberikan pengamanan dan pengawalan kepada buruh yang menggelar aksi unjuk rasa.

"Unjuk rasa kita lindungi, karena ada undang-undang yang mengatur. Kalau sampai merusak, kita tidak bisa toleransi," tegas Kapolres.

Apabila terjadi kisruh, Asep menambahkan, dikhawatirkan akan menghambat investasi di Batam. Turis dari luar negeri juga enggan berkunjung, yang tentunya merugikan semua pihak.

"Kita harus sama-sama jaga Batam, kalau kisruh kita rugi semuanya. Yang ingin investasi takut, turis dari Singapura juga takut datang ke sini," tutupnya. (*)

Editor: Redaksi / Batamtoday

Ketua Apindo Kepri : Pemerintah Harus Tindak Tegas Buruh

Cahya, Ketua Apindo Kepri.
BATAM HARI INI - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri) menilai Pemerintah Kota (Pemko) Batam kurang tegas terhadap buruh yang melakukan demo dan aksi sweeping. Dikatakan, aksi tersebut hanya akan membuat masyarakat lain tak nyaman, khususnya investor.

"Kalau ini dibiarkan terus, investor akan ngacir," kata Cahya, Ketua Apindo Kepri, Rabu (26/11/2014) sore, menanggapi demo buruh.

Menurutnya, lemahnya tindakan pemeriantah seakan memberikan angin segara bagi para buruh untuk selalu demo. Seakan-akan pemerintah bisa dipaksa dengan melakukan demo yang pada akhirnya semakin tidak terkontrol.

"Pengusaha juga bagian dari masyarakat. Kami yakin, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan aksi buruh ini. Mereka seakan tidak menghargai pemerintah dan aparat negara," katanya.

Demo buruh menuntut kenaikan angka UMK yang telah ditetapkan Gubernur Kepri beberapa hari lalu, lanjut Cahya, bukan perjuangan sesungguhnya dari buruh. Apindo, kata dia, melihat ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mengacaukan investasi di Batam dengan cara menakut-nakuti.

"Pemeriantah jangan tutup mata dan membiarkan hal seperti ini terjadi setiap tahun. Mau ditaruh ke mana harkat dan martabat bangsa ini?" katanya kesal.

Tak hanya ketegasan pemerintah, Cahya juga meminta agar koordintor demo buruh diproses hukum apabila terjadi kericuhan, sweeping dan anarkhis. Sebab, koordinator tersebut harus bertanggung jawab atas semua kejadian yang dapat merugikan pengusaha dan masyarakat lainnya.

"Harus diproses secara hukum, jangan dibiarkan begitu saja," tegasnya lagi.

Demo buruh yang berlangsung hari ini memang dibarengi dengan aksi sweeping. Bahkan, ada enam orang buruh yang melakukan pengerusakan di Kawasan Industri Citra Buna telah diamankan polisi.

Informasi yang diterima, keenam buruh itu langsung digiring ke Mapolresta Barelang untuk diperiksa. Jika benar terlibat, akan diproses lebih lanjut sesuai hukum. (*)

Editor: Roelan / Batamtoday

Panbil Diblokir Buruh, Bos Panbil Klaim Pedagang Rugi Ratusan Juta

Bos Panbil Klaim Pedagang Rugi Ratusan Juta
BATAM HARI INI - Aksi unjukrasa buruh yang memblokir Simpang Panbil sejak pagi tadi (26/11) berdampak luas pada para pedagang di kawasan Panbil Mall.

Hal ini disampaikan bos Panbil Group, John Kenedy Aritonang menanggapi aksi buruh tersebut.

“Kerugian Panbil Mall cukup besar tetapi lebih besar kerugiannya adalah para tenan, pedagang kecil dan penjual makanan karena pengunjung terhalang untuk masuk,” ujar John Kenedy kepada batampos.co.id sore ini.

Masih kata dia, akibat aksi buruh ini, warga juga takut masuk ke kawasan Mukakuning. (BP/spt)

Walikota Batam Pantau Langsung Tes Penerimaan CPNS

Walikota Batam Ahmad Dahlan (kanan) memperhatikan salah satu peserta tes CPNS dengan sistem CAT
di Universitas Putera Batam pagi tadi (26/11).
BATAM HARI INI - Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengaku sangat terbantu dengan sistem komputerisasi dalam ujian penerimaan CPNSD tahun ini. Pasalnya masyarakat tidak lagi berbondong-bondong “menitipkan” sanak familinya untuk lolos tes.

“Kalau dulu banyak SMS atau fotokopi kartu peserta yang dikirim ke saya, minta tolong dibantu. Walaupun tidak saya akomodir. Sekarang mungkin tidak sampai 10 SMS yang masuk, sama dua copy pendaftaran. Ini artinya masyarakat betul-betul well informed, masyarakat cukup tahu dengan sistem ini, sehingga tidak ngerepotin, tidang ngerecokin,” ujar Dahlan saat meninjau hari pertama pelaksanaan tes kemampuan dasar penerimaan CPNSD Kota Batam tahun 2014 di Universitas Putera Batam di Tembesi, Rabu (26/11).

Menurut Dahlan, sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dipakai dalam tes tahap awal ini betul-betul objektif. Karena peserta bisa langsung mengetahui nilainya begitu selesai ujian. Sehingga bisa dikatakan, yang akan menjadi pegawai negeri sipil nantinya adalah selektif dari sistem ini.

“Perubahan signifikan dilakukan BKN dalam sistem penerimaan ini, menggunakan IT. Ini sangat bagus karena betul-betul transparan. Saudara saya pun atau adiknya bapak-bapak dari BKN ini kalau tidak lulus ya tidak lulus,” ujar Dahlan.

Ia mengatakan meski Batam punya lapangan kerja yang bagus, ternyata tidak menjamin peminat CPNS sedikit. Ini terlihat dari animo masyarakat yang mendaftar capai angka lebih dari 3.000 peserta. Sementara jumlah yang akan diterima nantinya hanya 94 orang.

“Adik-adi punya tekad yang baik, niatkan bertujuan yang baik. Tidak hanya yang penting dapat kerja. Tapi niatkan tujuannya menjadi pegawai negeri yang baik. Adik-adi harap tenang. Pikiran tenang. Semoga adik-adik semua dapat hasil terbaik semuanya,” pesan Dahlan kepada peserta tes sebelum memasuki ruangan ujian.

Kesempatan ini juga dimanfaatkan Dahlan untuk menyampaikan terima kasih kepada Universitas Putera Batam yang telah memfasilitasi pelaksanaan TKD. Bahkan dengan fasilitas yang ada, Batam bisa menyelesaikan ujian dalam dua hari saja.

Selain memberikan pengarahan, Dahlan juga sempat memantau pelaksanaan ujian melalui tayangan CCTV. Pada tiap ruang terpasang dua unit kamera pengawas. (Batampos/spt)

Kotak Komentar Facebook Tepat Di Bawah Postingan


Membuat kotak komentar di facebook sangatlah menarik, pengunjung dapat berkomentar melalui facebooknya. Dan cara membuatnya sangat mudah, Langsung saja cara membuat nya :

1.Login ke blog.
2.Dasbor >> Tata Letak >> Edit HTML >> Centang Expand Template Wdget.
3.Cari kode <data:post.body/> (Ctrl + F untuk mempermudah pencarian).
4.Letakkan kode di bawah ini tepat di bawah <data:post.body/>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><div id='fb-root'/><script src='http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1'/><fb:comments expr:href='data:post.url' num_posts='5' width='460'/></b:if>

5.Simpan.


* width='460' Atur lebar kotak komentar facebook sesuai dengan Template blog. (by post)

Inilah Besaran Gaji dan Tunjangan PNS di Batam

Kantor Walikota Batam
BATAM TV – Untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemko Batam, tahun 2015 mendatang, pemko Batam menganggarkan dana sebesar 714 milyar rupiah lebih yang masuk dalam APBD. Menurut anggota DPRD Batam, anggaran sebesar itu tidak berimbang karena peningkatan pendapatan hanya senilai 200 miliar rupiah dan laporan pendapatan daerah dinilai juga tidak transparan.


Kebijakan UMK Kota Batam : Antara Dilema & Solusi

Oleh: Mustajib, M.Ec.Dev
Penentuan upah minimum selalu menjadi perhatian utama di antara pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pengusaha, serikat pekerja, serta pemerintah atau kita kenal lembaga tripartit. Sering kali masalah yang terjadi karena tidak adanya titik temu mengenai besaran upah minimum yang mengakomodir kepentingan buruh/pekerja dengan pengusaha. Biaya hidup kaum buruh/pekerja yang semakin meningkat dari hari ke hari menjadi dasar fokus perjuangan mereka, sementara di pihak pengusaha, kenaikan upah yang relatif tinggi akan menambah biaya produksi dan menjadi beban yang memberatkan kelangsungan usaha mereka.

Upah minimum buruh/pekerja sebenarnya telah ada perbaikan, terutama dua tahun terakhir setelah adanya revisi komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 45 komponen menjadi 60 komponen KHL berdasarkan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012. Atas dasar perubahan komponen KHL tersebut mendorong upah minimum 2013 dihampir semua provinsi mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2013 Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau naik sebesar 34,49 persen. Kenaikan UMP tersebut menstimulus kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Jika kita mengamati kenaikan UMK Kota Batam, dalam satu dekade terakhir rata-rata kenaikannya 15,54 persen. Kenaikan tertinggi pada tahun 2013, dari Rp. 1.402.000 di tahun sebelumnya menjadi Rp. 2.040.000 atau 45,51 persen. Pada saat itu, berdasarkan persentase, Kota Batam menempati tertinggi ke dua setelah Bintan (55,10 persen).

Permasalahan upah minimum di Kota Batam yang kerap kali menimbulkan gejolak harus mendapat perhatian khusus dari para pengambil kebijakan, mengingat kota ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dirancang memiliki nilai daya saing tinggi. Jangan sampai kota industri, terutama industri manufaktur, yang menjadi predikat kota ini hanya menjadi kenangan karena tidak menarik lagi untuk tujuan investasi. Perlu diketahui berdasarkan Data BPS, dalam dua dekade terakhir kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB total rata-rata mencapai diatas 60 persen dan menyerap tenaga kerja sekitar 50 persen dari total jumlah orang yang bekerja. Sektor ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, sehingga menjaga daya saing kawasan yang semakin kompetitif menjadi tantangan bagi seluruh stakeholder.

Pada dasarnya kebijakan upah minimum dapat dilihat dari dua sisi, bagi buruh/pekerja upah minimum dipandang sebagai alat proteksi bagi mereka untuk dapat mempertahankan agar nilai riil upah yang diterima tidak menurun untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sisi perusahaan sebagai proteksi untuk mempertahankan produktivitas buruh/pekerja (Simanjuntak, 1992). Namun fakta di lapangan, tujuan kedua perspektif tersebut sering kali tidak tercapai. Upah riil buruh/pekerja (kemampuan aktual upah nominal jika ditukarkan dengan barang/jasa yang akan didapatkan) selalu di bawah nilai upah nominal yang diterima oleh mereka. Walaupun ada kenaikan upah yang signifikan di Kota Batam tahun 2013, tetapi disaat bersamaan biaya hidup kaum buruh/pekerja melambung tinggi dengan adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK). Kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) di 2013 mengakibatkan inflasi di Kota Batam berada pada level 7,81 persen, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang bertengger di 2,02 persen. Kenaikan upah minimum yang tinggipun pada saat itu tidak dapat menolong banyak untuk mengangkat kesejahteraan kaum buruh/pekerja.

Peningkatan harga barang/jasa kebutuhan buruh/pekerja tahun ini maka akan memicu kembali kenaikan upah minimum pada tahun berikutnya. Akibatnya kenaikan upah yang ditetapkan lebih banyak ditentukan oleh kenaikan tingkat harga dibandingkan kenaikan produktivitas pekerja. Kenaikan upah ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap industri manufaktur di Kota Batam terutama industri padat karya dan berskala kecil. Kenaikan upah tersebut akan mendorong industri manufaktur dari padat karya menjadi padat modal. Di lain sisi, kenaikan upah tersebut belum tentu meningkatkan nilai tambah yang memadai bagi kesejahteraan para buruh/pekerja.

Kenaikan upah minimum yang melebihi tingkat produktivitas pekerja akan merugikan banyak industri di Pulau Kalajengking ini, karena dapat menaikkan biaya produksi akibatnya output yang dihasilkan kurang bersaing di pasar. Pada gilirannya perusahaan akan memikirkan opsi-opsi selanjutnya, mengurangi output atau mekanisasi proses produksi. Keduanya akan memiliki ekses negatif yaitu meningkatnya pengangguran struktural, akhirnya pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi/penurunan.

Kita pastinya sependapat untuk mengakhiri rezim upah murah, tetapi yang lebih penting adalah mengambil tindakan solutif yang dapat membantu mengurangi beban biaya hidup para buruh/pekerja. Kalau hanya berpikir masalah kenaikan upah nominal tidak akan pernah selesai, hanya akan berkutat pada lingkaran setan (the vicious circle) dan terus menegangkan urat-urat syaraf para pihak yang berkepentingan. Perjuangan para buruh/pekerja cukup beralasan dan tidak terlalu muluk-muluk, esensinya mereka menginginkan upah nominal minimal setara dengan upah riil yang akan mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka tidak semakin merosot.

Untuk dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif, seyogyanya memperhatikan apa saja sebenarnya yang berkontribusi besar terhadap pengeluaran kaum buruh/pekerja. Ketika mereka dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari, solusi jangka pendek upayakan operasi pasar yang dilaksanakan pemerintah tepat sasaran, terutama pada kantong-kantong tempat tinggal mereka. Dalam jangka panjang, pemerintah Kota Batam harus melakukan kontrol harga secara kontinyu dan penegakan aturan yang efektif dilapangan terhadap segala penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sering kali mempermainkan harga demi mengejar rente ekonomi. Di saat buruh/pekerja mengeluh terhadap mahalnya kontrakan rumah dan tingginya biaya transportasi, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) representatif dan dekat dengan tempat kerja merupakan salah satu solusi yang efektif. Pembangunan sistem transportasi yang terjangkau, baik harga maupun trayeknya dapat membantu mereka yang bertempat tinggal relatif jauh dari tempat kerjanya.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan para buruh/pekerja mendapatkan benefit yang memadai dari beragam program proteksi sosial, seperti asuransi kesehatan maupun ketenagakerjaan. Para buruh/pekerja yang memiliki anak sekolah, biaya pendidikan juga berkontribusi besar terhadap pengeluaran mereka. Untuk itu pemerintah diharapkan menciptakan pendidikan inklusif dan tidak diskriminatif agar anak-anak mereka juga dapat merasakan pendidikan gratis sebagaimana program-program pemerintah saat ini.

Dengan mengetahui permasalahan dan solusinya, maka semestinya penentuan upah ke depannya akan lebih mudah menemui titik ekuilibrium (keseimbangan) berdasarkan kesepakatan antara serikat buruh/pekerja dengan pengusaha. Ketegangan antara keduanya dapat diminimalisir dan demonstrasi anarkis yang banyak memakan korban serta pengrusakan fasilitas publik dapat dihindari. Tugas pemerintah akan menjadi lebih ringan, dan terpenting memastikan agar dunia usaha di Kota Batam semakin kondusif dan kompetitif. ***

Penulis adalah Staf Pemerintah Kota Batam, Alumnus Magister Ekonomika Pembangunan UGM

Bentrok TNI-Polri Di Batam Tanggungjawab Bersama

Oleh: Ruslan Kasbulatov SH
Opini Anda - Pertikaian antara oknum aparat kembali terjadi di Batam. Jika sebelumnya ada empat oknum aparat yang terluka, kini seorang putra bangsa tewas. Bentrokan yang melibatkan oknum anggota Yonif 134 Tuah Sakti dengan oknum anggota Brigader Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Kepri ini lebih parah dari sebelumnya. Bunyi letusan senjata kedua pihak terdengar hingga beberapa jam. Ini seperti di medan perang. Sayangnya yang terjadi adalah ”perang saudara” yang seharusnya bahu-membahu mengamankan rakyat dan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman.

Banyak masyarakat tidak menyangka bentrokan ini kembali terjadi dalam waktu yang begitu singkat setelah kejadian sebelumnya. Apalagi pada bentrokan pertama yang menyebabkan empat oknum aparat mengalami luka tembak, telah didamaikan dengan turunnya petinggi-petinggi lembaga masing-masing, mulai Kapolda, Danrem, Pangdam, Kasad, hingga Kapolri. Bahkan tim investigasi yang beranggotakan kedua pihak, TNI AD dan Polri telah menginvestigasi. Bahkan langkah lain juga dilakukan agar tidak ada lagi ketegangan di antara ke dua pihak, seperti mem-BKO-kan anggota Yonif di Polsek-Polsek, dilakukan kunjungan dan kegiatan bersama, serta melaksanakan atau menggelar doa bersama disertai siraman rohani. Seperti kasus terdahulu, dalam kasus terbaru ini sejumlah pimpinan Polri maupun TNI AD langsung turun ke Batam.

Pemimpin Turun, Tuntaskan Masalah?
Melihat atau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, turunnya para pimpinan tertinggi ini tidak menjamin masalah terselesaikan hingga tuntas. Contoh nyata yang terjadi di Batam ini. Ternyata solusi damai yang tercapai antara kedua pihak hanya berlangsung singkat. Tentu ada penyebab ini terjadi. Untuk mencari jalan keluar agar masalah ini tidak terus terulang di kemudian hari, ada baiknya kita melihat kasus-kasus bentrokan sebelumnya yang pernah terjadi dan latar belakang pemicu peristiwa tersebut.

Dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), bentrok TNI dan Polri sejak 2005 hingga Maret 2013 mencapai 30 kasus. Dari 30 kasus itu, 10 polisi dan empat tentara meninggal, 42 polisi dan 20 tentara terluka. Sedangkan data Indonesia Police Watch mencatat bentrok antara TNI dan Polri sejak 2007 hingga 2012 mencapai 17 peristiwa. Dalam penanganan kasus ini, kita seharusnya tidak hanya terfokus pada siapa yang benar atau siapa yang salah. Paling penting, bagaimana kita mencari cara dan solusi agar kasus seperti ini bisa benar-benar tuntas diselesaikan dan tidak terulang lagi di kemudian hari.

Dalam hal ini kita perlu melihat sejarah perjalanan TNI dan Polri. Sejarah kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sendiri tidak terlepas dari proses kelahiran atau kemerdekaan negara Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, Polri dan TNI dianggap sebagai sub sistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan fungsinya TNI berfungsi sebagai alat pemerintah dalam hal pertahanan negara, sedangkan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Nah, karena keaadaan saat itu masih belum sepenuhnya kondusif, Polri dan TNI dituntut harus koordinatif dan sejalan dalam menjalankan tugas mereka untuk meredam atau mengatasi setiap ancaman. Peristiwa berdarah pembunuhan sejumlah jenderal pada 30 September 1965 yang diduga didalangi PKI, menjadi awal digabungnya Polri ke ABRI dengan tujuan agar jangan sampai terjadi perpecahan antar aparat keamanan dan angkatan bersenjata. Karena berkaca dari peristiwa 30 September ini terlihat belum adanya integrasi dan sinergi yang baik dari Angkatan Perang yang terdiri dari TNI AD, AL, AU, dan Polri.

Upaya untuk mengeleminir atau mencegah terjadi bentrokan antar angkatan perang, TNI AD, AL, AU, dan Polri, Jenderal Soeharto berusaha mengintegrasi ABRI termasuk Polri dengan cara memperkuat hubungan antar angkatan melalui pendekatan doktrin. Tujuannya agar angkatan yang ada terintegrasi dan tidak terjadi perpecahan. Namun sayangnya, masing-masing angkatan mempunyai doktrinnya sendiri-sendiri. Doktrin tiap angkatan inilah yang kerapkali menimbulkan persaingan di antara mereka dan di lingkungan masyarakat. Persaingan menjadi yang terbaik dan terunggul terlihat dari pembentukan pasukan-pasukan khusus yang kalau mau jujur dasarnya untuk menyaingi angkatan lainnya.

Dari sejarah, terlihat  fungsi Polri dalam struktur ABRI mengalami distorsi. Lebih kurang  37 tahun semenjak diberlakukannya UU No 13/1961 sampai runtuhnya kekuasaan pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, kedudukan Polri di bawah ABRI seperti tidak jelas meski telah diatur dan tidak mencerminkan profesionalisme. Ini bisa kita lihat dari berbagai kasus yang berhubungan dengan masalah sosial politik dan keamanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian tapi pada kenyataannya diambil alih militer. Lembaga kepolisian baru terpisah dari institusi militer pada 1 April 1999, kemudian diperkuat Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dengan melahirkan keputusan Nomor 89 Tahun 2000. Keputusan itu diperkuat TAP MPR VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian dan TAP MPR VII/2000 tentang peran kedua lembaga.

Pemisahan Polri dari TNI kemudian memisahkan tegas peran berbeda dari kedua lembaga. Secara tegas diamanatkan Polri berperan dalam keamanan, sedangkan TNI berperan dalam hal pertahanan. Namun, pemisahan atau perubahan antara kedua lembaga tidak pernah sampai ke tingkat bawah atau benar-benar dilaksanakan dengan sempurna.

Faktor Penyebab Bentrokan
Faktor pertama yang selalu menjadi alasan paling utama adalah kesenjangan kedua lembaga. Kepolisian sejak berpisah dengan ABRI yang kemudian berubah menjadi TNI, memiliki sejumlah kewenangan yang menurut pihak-pihak tertentu sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Tugas dan tanggunjawab Polri dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, membuat mereka selalu berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebagai aparat keamanan, Polri memiliki begitu banyak kewenangan mulai dari mengeluarkan izin keramaian termasuk tempat hiburan hingga penertiban kendaraan di jalan raya. Itu belum lagi ditambah dengan tugas pokok mereka dalam hal penegakan hukum.

Ini jelas berdampak pada sumber pendapatan Polri dan TNI. TNI yang sebelumnya membawahi Polri ”kehilangan” sumber-sumber pendapatan yang kini berpindah ke Polri.  Ini akhirnya menimbulkan perebutan wilayah kekuasaan, yang dalam hal ini biasa disebut wilayah abu-abu yaitu tugas yang di satu sisi merupakan kewenangan Polri, di sisi lain TNI pun mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Akhirnya terjadi kesenjangan antara anggota TNI dengan Polri mulai dari tingkat atas hingga ke bawah. Akibatnya timbul kecemburuan yang terpendam sekian lama dan kapan saja bisa meledak jika dipicu hal-hal kecil saja.

Faktor kedua yaitu jiwa korps di tiap angkatan dan Polri. Hal ini turut mempengaruhi atau memicu terjadinya bentrokan. Seperti yang ditulis di atas, tiap-tiap angkatan mempunyai doktrin masing-masing. Doktrin ini ditanamkan sejak hari pertama seorang anggota dididik di TNI ataupun Polri. Jiwa korps ini menanamkan kebersamaan dalam situasi apapun, juga kebanggaan bahwa mereka yang terbaik dari yang lain. Nah, di lapangan penerapan jiwa korps yang seharusnya diterapkan dalam kondisi peperangan dengan negara lain atau pemberontak sering disalah artikan oleh oknum-oknum di bawah. Karena jiwa korps, seringkali tanpa memperdulikan salah atau benar rekannya, apapun yang terjadi tetap mereka bela.

Faktor tidak tuntasnya penanganan kasus. Jika kita melihat berulang-ulangnya kasus bentrokan antar aparat terjadi, juga dipengaruhi penangangan kasus tidak transparan dan tuntas. Hal ini bisa kita lihat dari hasil investigasi tim gabungan TNI-Polri dalam kasus bentrokan di Batam yang pertama. Tim investigasi mengeluarkan tiga rekomendasi.  Namun, sampai terjadinya bentrokan kedua, belum ada tindak lanjut nyata dari rekomendasi tim investigasi ini. Penuntasan kasus ini pun terlihat mengambang dan tidak tuntas.

Faktor-faktor inilah yang menjadi akar atau penyebab utama seringnya terjadi bentrokan oknum anggota TNI dengan Polri. Hal lain yang bisa kita pelajari dari sejumlah kejadian, oknum seringkali terlibat bentrokan atau yang memulai bentrokan rata-rata oknum TNI atau Polri yang masih berusia muda atau remaja. Dalam usia begini, tingkat emosi dan mental seseorang masih labil dan belum kuat. Apalagi sebagai bawahan tekanan yang dialami dalam latihan maupun penugasan sangat membebani mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa saja meledak sewaktu-waktu. Di sinilah penulis melihat pencegahan awal agar tidak terjadi bentrokan, perlu adanya penyaluran energi dan emosi yang berlebih dari prajurit-prajurit muda dan polisi-polisi muda ini.

Namun, seperti kita ketahui anggaran TNI dan Polri pun terbatas untuk hal-hal seperti ini. Mungkin di sinilah pemerintah daerah baik Pemprov Kepri maupun Pemko Batam bisa berperan serta turut berpartisipasi bekerjasama dengan TNI maupun Polri setempat membuat kegiatan rutin, agar energi ekstra dari tentara-tentara dan polisi-polisi muda ini bisa tersalurkan. Ini bisa mengeleminir terjadinya bentrokan. Apalagi kita ketahui dengan berkurangnya tugas dan tanggungjawab TNI, membuat banyak anggota TNI yang ’menganggur’.  Tidak adanya penugasan-penugasan yang membanggakan, seperti era sebelum reformasi juga membuat anggota-anggota TNI menjadi frustasi. Latihan dan latihan yang mereka jalani selama ini, perlu dipikirkan bagaimana cara menyalurkannya bukan hanya diterjunkan membantu korban saat ada bencana alam.

Bentrokan antar instansi atau lembaga keamanan yang sampai terulang dua kali dalam rentang waktu yang singkat, tentu sangat merugikan Kepri dan Batam khususnya. Nilai ekonomis Batam sebagai sebuah daerah industri yang saat ini kondisinya tidak begitu baik, akan semakin menurun di mata investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Target tingkat pertumbuhan perekonomian Batam dan Kepri bisa-bisa tidak tercapai dan bisa saja malah turun.

Melihat kondisi ini, penyelesaian atau penanganan bentrokan oknum aparat di Batam ini sudah sepantasnya menjadi tanggungjawab bersama dan tidak boleh hanya diserahkan kepada aparat atau lembaga terkait saja. Dalam hal ini perlu dilibatkan para wakil rakyat baik di DPRD Povinsi Kepri maupun DPRD Kota Batam, serta Pemprov Kepri dan juga Pemko Batam. Karena apa yang terjadi secara tidak langsung berdampak pada nasib masyarakat Batam dan Kepri. Rakyat dan masyarakat Batam dan Kepri berhak meminta ketegasan pemerintah pusat mengatasi masalah ini hingga benar-benar tuntas dan menjamin tidak akan pernah terulang lagi.

Jika ingin benar-benar mau menuntaskan persoalan bentrokan antar aparat yang seringkali terjadi ini, dalam penyelesaiannya pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus-per kasus. Contohnya bentrokan yang terjadi terakhir, seperti yang diberitakan sejumlah media bermula salah paham dan saling tatap antara oknum aparat Yonif 134 dengan oknum aparat Brimob Polda Kepri hingga menimbulkan rasa tidak senang dan berlanjut dengan penyerangan. Kalau penyelesaian hanya sampai pada titik ini seperti yang sering terjadi, itu tidak akan menuntaskan persoalan ini. Jika ingin benar-benar tuntas, harus dicari akar atau penyebab utama yang memicu bentrokan terjadi. Kan tidak masuk akal hanya saling pandang dan tidak senang lalu terjadi serangan menggunakan senjata api, yang seharusnya digunakan untuk menghadapi musuh perang. Kita kini tidak dalam keadaan perang.

Tidak ada salahnya belajar dari negara lain, Polri dan TNI memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yang jelas. Sehingga jarang sekali mendengar terjadi bentrokan antar aparat keamanan di negara maju seperti Amerika Serikat. Atau tidak usah jauh-jauh di negera tetangga Malaysia dan Singapura pun tidak pernah terdengar. Sudah saatnya Pemerintah Pusat memperbaiki sistem mengatur pembagian tugas dan tanggungjawab lembaga-lembag negara dengan jelas. Kalau memang sistem di negara lain terbukti bagus kenapa malu mengikutinya. Namun, sistem juga tidak berjalan maksimal jika penerapannya tidak tegas. Ini tugas yang harus diprioritaskan pemerintahan. Sehingga tidak ada lagi nyawa putra bangsa melayang sia-sia karena sistem dan aturan tidak jelas. ***

Penulis adalah Anggota DPRD Provinsi Kepri

PEMKO BATAM

MORE>>> »

DPRD BATAM

MORE>>> »

BP BATAM

MORE>>> »

WALIKOTA BATAM

POLITIK BATAM

MORE>>> »

Ikuti Informasi Media Center Batam

WAWAKO BATAM

INFO NASIONAL

MORE>>> »

Ikuti Informasi Batam Di Tribun Batam

 
Support : Batampos | BatamTV | Batamtoday | Haluan Kepri | TribunBatam
Copyright © 2011. Batam Hari Ini, Esok & Nanti - All Rights Reserved
Template Modify by Awaluddin, SE
Proudly powered by Blogger